KATHMANDU, indoartnews.com – Nepal memasuki babak baru pasca kerusuhan besar yang menewaskan puluhan orang dan melukai ribuan lainnya. Gelombang protes yang digerakkan generasi muda, khususnya Gen Z, bermula dari penolakan larangan media sosial lalu berkembang menjadi gerakan antikorupsi dan anti-nepotisme. Kini, dengan kepemimpinan baru di bawah Perdana Menteri interim Sushila Karki, negeri Himalaya itu mulai berbenah sambil menghadapi tantangan pemulihan sosial dan ekonomi.
Kerusuhan yang memuncak awal September 2025 mengakibatkan sedikitnya 72 orang tewas dan meninggalkan kerusakan besar pada fasilitas publik maupun swasta. Gedung parlemen, kantor pemerintahan, rumah pejabat, hingga hotel terbakar. Sektor pariwisata dan bisnis terpukul keras, sementara ribuan warga kehilangan pekerjaan mendadak. Kerugian ditaksir mencapai miliaran rupee Nepal, menjadikannya salah satu krisis sosial-ekonomi terburuk dalam sejarah negeri itu.
Di tengah tekanan publik, pemerintah lama tumbang. Parlemen dibubarkan dan Nepal menunjuk perdana menteri interim baru, Sushila Karki, pada 12 September 2025. Penunjukan ini bersejarah, sebab Karki menjadi perempuan pertama yang memegang jabatan tertinggi eksekutif di Nepal. Sebagai mantan Ketua Mahkamah Agung dengan reputasi antikorupsi, ia langsung membentuk kabinet kecil berisi tokoh berintegritas. Om Prakash Aryal dipercaya sebagai Menteri Dalam Negeri, Rameshwar Prasad Khanal di Kementerian Keuangan, serta Kulman Ghising di Kementerian Energi. Pemerintahan sementara ini diberi mandat menggelar pemilu baru pada 5 Maret 2026.
Meski luka kerusuhan masih terasa, pemandangan berbeda muncul di jalan-jalan Kathmandu dan kota besar lainnya. Generasi muda yang sebelumnya turun ke jalan dalam gelombang protes kini terlibat dalam aksi bersih-bersih. Mereka menyapu jalan, mengangkat puing, memperbaiki trotoar, bahkan mengembalikan barang rampasan. Gerakan spontan ini menjadi simbol bahwa tuntutan perubahan bukan hanya soal politik, tetapi juga kesadaran kolektif menjaga ruang publik. Warga biasa turut bergotong royong, memberi pesan bahwa Nepal tak ingin tenggelam dalam trauma, melainkan bangkit bersama.
Namun pekerjaan berat menanti. Selain menjanjikan kompensasi bagi keluarga korban dan perawatan gratis bagi yang terluka, pemerintah interim menghadapi desakan agar pelaku kekerasan selama protes diusut tuntas. Kepercayaan publik terhadap institusi negara belum pulih, sementara ekonomi harus segera digerakkan kembali. Sektor pariwisata yang vital bagi devisa butuh waktu lama untuk bangkit, begitu pula usaha kecil yang hancur akibat kerusuhan. Transparansi pengelolaan dana pemulihan menjadi kunci agar momentum perubahan tidak berubah menjadi kekecewaan baru.
Harapan tetap menyala. Dengan figur seperti Sushila Karki yang dikenal tegas, rakyat Nepal menaruh keyakinan bahwa perubahan bisa nyata. Generasi muda, yang kini tampil sebagai motor gerakan sosial, telah menunjukkan bahwa suara mereka mampu mengguncang sistem politik lama. Jika pemilu berjalan kredibel dan agenda reformasi dijalankan konsisten, Nepal berpeluang menjadikan tragedi ini sebagai titik balik menuju tata kelola yang lebih adil, transparan, dan berorientasi pada rakyat.**
