BANDUNG BARAT, indoartnews.com – Pemerintah Kota Cimahi menggelar kegiatan Sinkronisasi Kebijakan Politik Kepala Daerah Tahun 2025 di Depo Pendidikan Bela Negara Rindam III/Siliwangi, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Sabtu, 18 April 2025. Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari ini diikuti 70 pejabat struktural, terdiri dari Eselon II dan IIIA, serta menghadirkan narasumber nasional dari Kemendagri, Lemhannas, dan Rektor IPDN.
Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, menekankan pentingnya kegiatan ini sebagai forum strategis untuk menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi. Ia juga menyebut bahwa kegiatan ini menjadi momentum memperkuat nilai integritas, spiritualitas, dan komitmen pelayanan di kalangan aparatur sipil negara (ASN).
“Kita tidak hanya membutuhkan pejabat yang pintar, tetapi juga mereka yang memiliki integritas dan kemauan untuk melayani dengan ikhlas,” ujar Ngatiyana.
Salah satu agenda utama adalah pemaparan visi dan misi pembangunan Kota Cimahi lima tahun ke depan, yang terangkum dalam semangat CIMAHI MANTAP—Maju, Agamis, Nyaman, Teladan, Aman, dan Produktif. Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemkot Cimahi merancang 17 program strategis, di antaranya beasiswa untuk 10.000 warga (BEWARA), penguatan 1.000 UMKM, pembangunan Cimahi Command Center, serta peningkatan layanan kesehatan dan sosial yang inklusif.
Ngatiyana juga menekankan pentingnya sinergi lintas dinas dan peran aktif pemimpin unit kerja dalam menerapkan kepemimpinan strategis serta manajemen kinerja berbasis indikator. “Tanpa sinergi dan loyalitas, program sebesar apa pun tidak akan berdampak maksimal,” tegasnya.
Ia turut menyoroti tantangan pembangunan ke depan, seperti angka kemiskinan yang masih tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang belum optimal. Untuk itu, Ngatiyana mengajak seluruh ASN bersatu padu demi mewujudkan visi Indonesia Maju dan Indonesia Emas 2045, sebagaimana garis besar pembangunan nasional dan provinsi.
Kegiatan ini juga dilengkapi sesi diskusi kebijakan publik bersama narasumber dari Kemendagri dan Lemhannas, yang diharapkan dapat memperkuat pemahaman peserta terkait implementasi kebijakan di lapangan.
“Setiap kebijakan yang dijalankan harus benar-benar menyentuh rakyat secara nyata,” pungkas Ngatiyana.**
