CIMAHI, indoartnews.com – Kota Cimahi menjadi tuan rumah Rapat Koordinasi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil se-Jawa Barat yang dirangkaikan dengan penyerahan Sertifikat SNI ISO/IEC 27001:2022 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Mal Pelayanan Publik Kota Cimahi, Rabu 22 April 2026.

Kegiatan ini dihadiri para kepala Disdukcapil kabupaten dan kota se-Jawa Barat sebagai forum strategis untuk memperkuat sinergi antar daerah dalam pengelolaan administrasi kependudukan, sekaligus mendorong peningkatan kualitas layanan berbasis digital yang aman dan terintegrasi.

Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudisthira, menegaskan bahwa penguatan sistem keamanan informasi merupakan fondasi utama dalam pengelolaan data kependudukan di era digital. Menurutnya, data administrasi kependudukan memiliki nilai strategis yang tinggi sehingga harus dijaga dengan standar keamanan yang ketat.

“Data kependudukan ini sangat penting dan sensitif. Ketika sistem keamanannya sudah terjamin, maka integrasi data dengan berbagai layanan lainnya bisa dilakukan secara optimal,” ujarnya.

Adhitia menambahkan, Indonesia sebenarnya telah memiliki fondasi kuat melalui penerapan KTP elektronik. Namun, tantangan ke depan adalah bagaimana mengintegrasikan data tersebut secara luas tanpa mengabaikan aspek keamanan, agar tidak menimbulkan risiko kebocoran.

Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, Tata Irawan Subandi, dalam laporannya menyampaikan bahwa rakor ini bertujuan menyamakan persepsi dan memperkuat koordinasi antar Disdukcapil se-Jawa Barat dalam menghadapi tantangan pengelolaan data kependudukan yang semakin kompleks. Kegiatan ini juga menjadi sarana berbagi praktik terbaik dalam peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan di masing-masing daerah.

Melalui Rakor ini, Disdukcapil se-Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola administrasi kependudukan yang modern, aman, dan berkelanjutan. Penyerahan Sertifikat SNI ISO/IEC 27001:2022 diharapkan menjadi pemicu bagi daerah lain untuk menerapkan standar keamanan informasi yang sama dalam pengelolaan data kependudukan.**