BANDUNG, indoartnews.com – Pimpinan dan anggota Komisi II DPRD Kota Bandung menggelar rapat kerja lanjutan dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kota Bandung di Ruang Rapat Komisi II, Selasa (11/2/2025). Pertemuan ini membahas rencana kerja tahun anggaran 2025 serta menyoroti fenomena antrean panjang akibat terhambatnya distribusi gas subsidi 3 kg.

Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi II, H. Aries Supriyatna, S.H., M.H., dan dihadiri anggota Komisi II, yakni M. Bagja Jaya Wibawa, S.H., Indri Rindani, serta Sherly Theresia, A.Md., Keb., S.ST., M.A.R.S., M.M., yang mengikuti secara virtual melalui Zoom.

Aries menegaskan bahwa distribusi gas 3 kg merupakan isu strategis yang harus mendapat perhatian serius. "Ketersediaan gas 3 kg saat ini menjadi kebutuhan primer, terutama bagi masyarakat menengah ke bawah. Permasalahan distribusi yang tidak tepat dapat memicu keresahan, seperti yang terjadi sebelumnya," ujarnya.

Ia juga menyoroti ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran gas subsidi ini. Menurutnya, regulasi hanya menyebutkan bahwa gas 3 kg diperuntukkan bagi masyarakat tertentu, tanpa definisi yang jelas. Hal ini bertolak belakang dengan realitas di lapangan, di mana banyak pihak yang tidak memenuhi kriteria justru ikut menikmati subsidi.

"Persoalan ini harus dikoreksi dari sisi aturan. Meski kewenangannya ada di pemerintah pusat, khususnya Kementerian ESDM, tetap perlu ada evaluasi agar distribusi gas subsidi lebih tepat sasaran," jelasnya.

Aries pun mengapresiasi langkah cepat Disdagin Kota Bandung dalam meredam kepanikan masyarakat pasca pembatasan distribusi gas 3 kg oleh pemerintah pusat.

"Ke depan, kebijakan harus disiapkan secara matang agar tidak menimbulkan kepanikan. Masyarakat yang mampu juga seharusnya tidak tergoda menggunakan gas bersubsidi yang diperuntukkan bagi warga kurang mampu," tegasnya.**