BANDUNG, indoartnews.com – Ketua DPRD Kota Bandung, H. Asep Mulyadi, S.H., menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik seiring dengan revitalisasi sejumlah kantor kecamatan dan kelurahan di Kota Bandung.

Hal itu disampaikannya saat menghadiri peresmian gedung kantor kecamatan dan kelurahan hasil revitalisasi Tahun Anggaran 2024 di Kantor Kecamatan Batununggal, Jalan Venus, Kota Bandung, Selasa (4/2/2025).

Dalam peresmian tersebut, gedung kantor yang direnovasi mencakup Kecamatan Batununggal, Kecamatan Sukajadi, serta Kelurahan Cigending, Cigondewah, Cicaheum, Cihapit, Cibaduyut, Kebon Jeruk, Ciumbuleuit, dan Babakan Tarogong.

“Ini menjadi tonggak penting bagi pemerintah untuk menghadirkan pelayanan yang lebih baik. Kami mendukung penuh upaya peningkatan layanan melalui revitalisasi kantor kecamatan dan kelurahan di Kota Bandung,” ujar Asep Mulyadi, yang akrab disapa Kang Asmul.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur ini bukan sekadar menghadirkan gedung yang megah, tetapi juga mencerminkan kesiapan pemerintah dalam memberikan layanan yang lebih ramah dan cepat. Ia pun mengingatkan agar fasilitas yang sudah diperbarui dapat dikelola dengan baik.

“Gedung yang megah dan tertata rapi harus dibarengi dengan peningkatan kualitas pelayanan. Jangan sampai hanya bangunan yang diperbarui, tetapi aparatnya tidak berbenah dalam memberikan pelayanan yang lebih baik,” tegasnya.

Kang Asmul juga menyoroti tantangan sosial yang dihadapi masyarakat saat ini, seperti persoalan ekonomi, sosial, budaya, hingga kesehatan mental. Ia menyinggung fenomena lipstick effect, di mana masyarakat cenderung memilih pengeluaran untuk hal-hal yang memberi kepuasan sesaat di tengah kondisi ekonomi yang sulit.

“Banyak yang memilih healing, jalan-jalan, atau piknik untuk mencari kebahagiaan, tapi setelah itu uang habis dan lelah. Negara harus hadir untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun budaya,” jelasnya.

Sementara itu, Pj Wali Kota Bandung, A. Koswara, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur pemerintahan harus selaras dengan peningkatan layanan publik. Ia juga menekankan pentingnya akses yang ramah bagi penyandang disabilitas.

“Pembangunan kantor kecamatan dan kelurahan harus memenuhi standar yang lebih baik, termasuk aksesibilitas bagi difabel. Kita harus memastikan bahwa fasilitas ini benar-benar meningkatkan kemudahan layanan bagi masyarakat,” tuturnya.

Dengan revitalisasi ini, diharapkan pelayanan publik di Kota Bandung semakin optimal dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.**