KOTA BANDUNG, indoartmews.com - Pimpinan Badan Anggaran DPRD Jawa Barat Ono Surono minta Badan Anggaran DPRD Jabar tidak memangkas pos anggaran untuk program-program yang berhubungan atau yang dirasakan langsung oleh masyarakat hingga pelayanan publik.

"Kami saat ini sedang membedah APBD 2025. Implementasi Inpres 1/2025 seharusnya tidak berhubungan dengan pelayanan publik dan program-program kerakyatan. Dengan demikian yang terjadi di Pemerintahan Pusat, tak akan terjadi di Jabar, " harap Pimpinan Badan Anggaran DPRD Jawa Barat Ono Surono di Bandung, Rabu (19/2/2025).

Ia menegaskan, setuju dengan efisiensi di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Daerah Jawa Barat. Namun sampai memangkas program-program prioritas Pemerintah di Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

"Jangan sampai implementasi Inpres 1/2025 mengakibatkan pemutusan hubungan kerja (PHK) pegawai - pegawai yang ada di pemerintahan. Apalagi OPD yang berkaitan dengan pelayanan publik," tegas Ono seraya menambahkan, jangan sampai pula memangkas pos anggaran untuk pendidikan seperti untuk pembangunan ruang kelas baru (RKB), program pengentasan kemiskinan hingga bantuan sosial.

Humas DPRD Jabar menyebutkan, efisiensi APBD TA 2025 di Jabar saat ini tembus di angka Rp. 3 triliun. Angka itu muncul dari pemangkasan seluruh OPD di Jabar. **

Editor : H. Eddy D