BANDUNG, indoartnews.com – Laporan Keterangan Pertanggungjawaban atau LKPJ Wali Kota Bandung Tahun Anggaran 2025 mulai dibahas Panitia Khusus (Pansus) 15 DPRD Kota Bandung, Rabu, 1 April 2026. Pembahasan awal itu digelar melalui rapat kerja ekspose LKPJ yang dipimpin Wakil Ketua Pansus 15, Drs. Heri Hermawan, M.M.Pd, serta dihadiri anggota pansus secara langsung maupun melalui Zoom Meeting.

Dari jajaran Pemerintah Kota Bandung, rapat tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Bandung H. Iskandar Zulkarnain, S.T., M.M. beserta jajaran. Dalam pembukaan rapat, Heri menjelaskan Ketua Pansus 15 tidak hadir langsung karena tengah menjalankan agenda lain yang tidak bisa ditinggalkan, namun tetap mengikuti jalannya rapat secara daring.

Heri menyebut Pansus 15 mendapat amanat dari peraturan pemerintah untuk menuntaskan pembahasan LKPJ dalam waktu 30 hari. Karena itu, agenda perdana ini menjadi langkah awal untuk melihat gambaran umum pelaksanaan program, penggunaan anggaran, serta capaian yang telah diraih Pemerintah Kota Bandung sepanjang Tahun Anggaran 2025.

Menurut Heri, pembahasan LKPJ bukan sekadar kegiatan administratif. DPRD memandang forum ini sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran, capaian program, dan kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan rencana yang telah ditetapkan. Untuk itu, Pansus 15 memastikan akan melakukan pendalaman lebih lanjut dengan memanggil organisasi perangkat daerah terkait.

Menanggapi hal tersebut, Sekda Kota Bandung Iskandar Zulkarnain menyatakan pihaknya siap terbuka terhadap seluruh rekomendasi yang nantinya disampaikan pansus. Pemerintah Kota Bandung, kata dia, juga siap memberikan keterangan secara lengkap selama proses pembahasan berlangsung.

Dalam rapat kerja perdana itu, Pemkot Bandung melalui Asisten Daerah 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Bandung, Asep C Cahyadi, memaparkan secara singkat capaian-capaian yang diraih selama tahun pertama kepemimpinan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan. Namun, sejumlah anggota pansus mengingatkan agar pembahasan tidak berhenti pada paparan angka dan indeks semata.

Anggota Pansus 15 Susanto Triyogo Adiputro menyebut pembahasan LKPJ harus menjadi momentum untuk melihat arah pembangunan Kota Bandung yang telah dijalankan. Ia menyoroti sejumlah hal yang perlu mendapat perhatian, mulai dari persoalan penganggaran, komposisi belanja operasional dan belanja modal, hingga dorongan agar Pemkot lebih aktif melobi pemerintah pusat terkait Proyek Strategis Nasional.

Hal senada disampaikan Eko Kurnianto yang mengingatkan agar pansus tidak terjebak pada angka-angka indeks yang terlihat baik di atas kertas. Menurut dia, data tersebut perlu diuji lebih jauh dengan menghadirkan sumber resmi seperti Badan Pusat Statistik agar DPRD dapat mengetahui data mentah dan proses pengolahan yang melahirkan angka-angka tersebut.

Maya Himawati juga mempertanyakan indikator yang dipakai dalam indeks pendapatan per kapita warga Kota Bandung. Menurut dia, kondisi di lapangan, terutama di daerah pemilihannya, justru menunjukkan masih banyak warga dengan penghasilan sangat minim, bahkan hanya sekitar Rp1,5 juta per bulan.

Sementara itu, Aan Andi Purnama menilai perlu ada sinkronisasi yang lebih kuat antara RPJMD, RKPD, hingga LKPJ. Ia menyoroti masih adanya OPD yang dinilai hanya melaporkan kegiatan dan realisasi anggaran, namun belum mampu membedakan secara jelas antara output dan outcome dari program yang dijalankan.

Andri Rusmana melihat pembahasan LKPJ Tahun Anggaran 2025 akan menghasilkan lebih banyak rekomendasi dibanding tahun sebelumnya. Ia menilai perbaikan serius perlu dilakukan dalam aspek perencanaan dan eksekusi program agar capaian yang terlihat bagus di atas kertas benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Dalam rapat tersebut, anggota pansus lain seperti AA Abdul Rozak dan Erick Darmadjaya juga menyoroti tindak lanjut dari sejumlah peraturan daerah serta kejelasan regulasi di lapangan. Menutup rapat, Heri Hermawan menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan dari anggota Pansus 15 dan memastikan pembahasan berikutnya akan digelar lebih mendalam dengan menghadirkan OPD terkait.**