
Kepala Diskominfo Kota Bandung, Henryco Arie Sapiie, saat membahas pemanfaatan teknologi dan kecerdasan buatan dalam program Ngulik pada Basa Basi Podcast PWI Kota Bandung.
BANDUNG, indoartnews.com – Pemerintah Kota Bandung mulai memperkuat arah transformasi digital melalui inovasi bertajuk Ngulik atau Ngobrol dan Diskusi Teknologi Informasi, Komunikasi, Data, dan Statistik. Program ini digagas Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bandung untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di tengah perkembangan teknologi yang semakin cepat.
Kepala Diskominfo Kota Bandung, Henryco Arie Sapiie, S.E., Ak., mengatakan, tantangan kepemimpinan modern saat ini tidak bisa dilepaskan dari teknologi, termasuk pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Menurut Henryco, pemimpin masa kini harus mampu memahami teknologi sebagai alat bantu dalam membaca data dan mengambil keputusan. Namun, ia menegaskan bahwa AI tidak boleh menggantikan peran manusia dalam menentukan kebijakan.
"Pemimpin saat ini harus melek teknologi. AI itu alat bantu, bukan pengambil keputusan. Keputusan tetap ada di tangan pemimpin," ujar Henryco dalam Basa Basi Podcast PWI Kota Bandung, Jumat 24 April 2026.
Program Ngulik dihadirkan sebagai forum diskusi strategis yang menghubungkan perkembangan teknologi dengan kebutuhan kepemimpinan di lingkungan pemerintahan. Salah satu tema yang telah diangkat yakni AI for Leaders, yang membahas pemanfaatan teknologi untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data.
Henryco mengungkapkan, Diskominfo Kota Bandung tengah menyiapkan sistem berbasis AI yang dapat membantu pimpinan dalam menganalisis data secara lebih cepat dan akurat. Inovasi tersebut ditargetkan mulai rampung pada 2026 sebagai bagian dari penguatan sistem digital pemerintahan.
"Target kami, inovasi ini bisa mulai rampung pada 2026 sebagai bagian dari penguatan sistem digital pemerintahan," katanya.
Di balik pengembangan inovasi tersebut, Diskominfo Kota Bandung juga menghadapi tantangan dalam pemerataan kompetensi sumber daya manusia di setiap Organisasi Perangkat Daerah atau OPD. Selain itu, masih ditemukan sejumlah aplikasi yang memiliki fungsi serupa, tetapi belum saling terintegrasi.
Kondisi tersebut dinilai dapat menghambat efektivitas pelayanan publik. Karena itu, Diskominfo Kota Bandung mulai melakukan pembenahan dan penataan aplikasi agar sistem digital pemerintahan lebih efisien, terhubung, dan mudah digunakan.
"Kita sedang melakukan cleansing aplikasi. Tidak boleh lagi satu wilayah membuat aplikasi yang sama tapi tidak terhubung," tegas Henryco.
Sebagai solusi, Diskominfo Kota Bandung akan menggabungkan berbagai aplikasi yang memiliki fungsi serupa ke dalam satu sistem terpadu. Langkah ini diharapkan mampu mengurangi tumpang tindih layanan digital sekaligus mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat.
Selain Ngulik, Diskominfo Kota Bandung juga mengembangkan program Bandung Satu Data sebagai sistem pengelolaan data terpadu berbasis kewilayahan. Program ini akan menghimpun data dari tingkat RW hingga kota, mulai dari data kependudukan, ekonomi, pendidikan, kemiskinan, hingga kondisi sosial masyarakat.
Henryco menegaskan, kualitas data menjadi kunci dalam penyusunan kebijakan publik. Menurutnya, keputusan pimpinan akan lebih tepat jika didukung data yang benar, akurat, dan terintegrasi.
"Kalau data benar, maka keputusan pimpinan juga akan benar. Tapi kalau datanya salah, kebijakan pun bisa meleset," jelas Henryco.
Tahap awal, program Bandung Satu Data akan diuji coba di 15 kecamatan sebelum diterapkan secara lebih luas di seluruh wilayah Kota Bandung. Melalui sistem ini, masyarakat nantinya dapat mengakses berbagai informasi publik secara lebih mudah.
Meski begitu, Henryco memastikan tidak semua data dapat dibuka secara bebas. Data yang bersifat rahasia atau dilindungi aturan tetap akan dijaga sesuai regulasi yang berlaku.
"Kita buka data untuk publik, tapi tetap ada yang harus dilindungi. Itu bagian dari tata kelola yang sehat," katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Henryco juga menyinggung program penataan kabel udara yang saat ini sedang berjalan di Kota Bandung. Program ini melibatkan 29 operator di 36 ruas jalan dan ditargetkan rampung pada 31 Mei 2026, sesuai Peraturan Wali Kota Nomor 43 Tahun 2023.
Ia menegaskan, penataan kabel udara dilakukan untuk menjaga keselamatan masyarakat sekaligus memperbaiki estetika kota. Jika masih ada operator yang melewati batas waktu, Diskominfo Kota Bandung akan mengambil langkah tegas.
"Kalau melewati batas waktu, kami akan melakukan pemutusan. Ini demi keselamatan dan estetika kota," tegasnya.**
Henryco mengakui masih ada sejumlah kendala di lap