BANDUNG, indoartnews.com ~ Pimpinan dan anggota Komisi D DPRD Kota Bandung menggelar rapat kerja bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bandung, RSUD Kota Bandung, dan RSUD Bandung Kiwari. Rapat berlangsung di Ruang Komisi D DPRD Kota Bandung ini membahas berbagai isu terkait peningkatan fasilitas dan sumber daya manusia (SDM) di rumah sakit milik Pemerintah Kota Bandung, Selasa (21/5/2024).

Ketua Komisi D, H. Aries Supriyatna, S.H., M.H., menyatakan, meskipun cakupan kesehatan semesta (UHC) di Kota Bandung telah mencapai hampir 99 persen, fasilitas infrastruktur rumah sakit milik pemerintah kota masih tidak memadai. “Di satu sisi kita memiliki fasilitas medis, tetapi memiliki keterbatasan yang cukup signifikan,” ujarnya.

Aries juga menyoroti masalah pada Sistem Informasi Rujukan Terintegrasi (Sisrute) yang belum berfungsi optimal. Menurutnya, perlu ada perbaikan sistem yang dikelola oleh pemerintah pusat ini agar tidak menghambat proses rujukan pasien. “Layanan kesehatan adalah kewajiban kita, artinya ini yang harus kita perbaiki,” tegas Aries.

Sekretaris Komisi D, Drs. Heri Hermawan, menekankan pentingnya pembenahan Sisrute. Meski sistem ini dikelola oleh Kementerian Kesehatan, ia berharap solusi atas kendala yang ada dapat segera ditemukan oleh layanan kesehatan di Kota Bandung. “Bila ada kendala harus diantisipasi oleh rumah sakit,” katanya.

Anggota Komisi D lainnya, H. Salmiah Rambe, S.Pd., M.Sos., menambahkan, meskipun Sisrute sudah lama digunakan, praktiknya sering menghambat proses layanan masyarakat. “Bisa diusulkan ke Kemenkes bagaimana memberikan pelayanan makin mudah dan makin baik,” ujarnya.

Andri Rusmana, S.Pd.I., anggota Komisi D lainnya, mengapresiasi upaya Dinas Kesehatan dan RSUD Kota Bandung dalam meningkatkan layanan kesehatan, meskipun masih ada kendala yang harus dibenahi. “Kita memiliki semangat yang sama untuk membenahi persoalan pelayanan kesehatan di Kota Bandung,” katanya.

drg. Susi Sulastri, anggota Komisi D, menekankan perlunya penambahan fasilitas di RSUD, terutama ruang rawat inap. “Mudah-mudahan ke depan bisa didapatkan solusinya sehingga tidak ada lagi masyarakat yang mengeluhkan kurangnya fasilitas,” ujarnya.

Dr. Rini Ayu Susanti, S.E., M.Pd., menekankan bahwa layanan kesehatan adalah prioritas utama dan harus terus dipertahankan. “UHC harus dipertahankan karena sudah jelas membantu masyarakat yang miskin,” katanya.

Dang Heri Mukti, anggota Komisi D, mendukung usulan penambahan fasilitas untuk RSUD di Kota Bandung dan mendorong peningkatan sarana di puskesmas untuk mengurangi beban rumah sakit.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Anhar Hadian, mengakui adanya berbagai kendala teknis dalam sistem Sisrute, namun ia optimis perbaikan akan segera dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. “Permasalahan sistem rujukan kesehatan yang panjang ini ke depan akan terus diringkaskan. Semoga ke depan bisa jauh lebih simple,” tuturnya.

Peningkatan sistem rujukan terpadu dan penyiapan kelas rawat inap standar di fasilitas layanan kesehatan milik Pemkot Bandung akan terus ditingkatkan, dengan harapan mengurangi beban kapasitas rumah sakit. “Sistem Rujukan Berbasis Kompetensi mempertimbangkan jenis pelayanan kesehatan, ketersediaan obat, hingga daya tampung ruang perawatan,” ujarnya.

Rapat ini menegaskan komitmen bersama untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Kota Bandung demi kesejahteraan masyarakat.**