BANDUNG, indoartnews.com – LSM Pemuda Mandiri Peduli Rakyat Indonesia atau PMPRI menyoroti pengadaan kendaraan operasional di lingkungan Badan Gizi Nasional yang nilainya disebut mendekati Rp1 triliun. Sorotan itu disampaikan Ketua Umum DPP PMPRI Rohimat, yang akrab disapa Kang Joker, saat memberikan pernyataan di Bandung, terkait pengadaan 21.801 unit kendaraan operasional, Jumat (20/4/2026).

Menurut Kang Joker, meski pihak Badan Gizi Nasional telah mengklarifikasi kabar mengenai 70.000 unit motor sebagai hoaks, fakta mengenai pengadaan 21.801 unit tetap menimbulkan pertanyaan besar di ruang publik. Ia menilai persoalan tersebut bukan hanya soal jumlah, tetapi juga menyangkut kewajaran anggaran dan asas manfaat dari pengadaan tersebut.

PMPRI menilai ada dua poin utama yang perlu dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat. Pertama adalah profil perusahaan penyedia barang yang disebut baru terdaftar pada akhir 2025, namun sudah mampu menangani kontrak dalam skala besar. Kondisi itu, menurut PMPRI, memunculkan pertanyaan tentang rekam jejak serta kapasitas penyedia dalam memenuhi kebutuhan pengadaan sebesar itu.

Poin kedua yang disorot adalah harga per unit kendaraan yang disebut mencapai sekitar Rp42 juta. Menurut Kang Joker, angka tersebut dinilai cukup tinggi karena berada pada kisaran kendaraan listrik kelas premium, sehingga publik dinilai berhak mengetahui spesifikasi barang yang sebenarnya dibeli dengan nilai sebesar itu.

Selain soal besaran anggaran, PMPRI juga mengingatkan adanya potensi kerugian negara apabila aset yang telah diadakan belum segera didistribusikan. Kang Joker menilai aset negara tidak boleh dibiarkan terlalu lama tersimpan di gudang karena dikhawatirkan mengalami penurunan kualitas, terutama pada komponen baterai bila kendaraan yang dimaksud berbasis listrik.

Ia menegaskan setiap hari kendaraan itu tidak dimanfaatkan, maka risiko penurunan kualitas aset akan semakin besar. Karena itu, PMPRI menyatakan akan terus mengawal persoalan ini agar program penguatan gizi nasional tidak ditunggangi kepentingan pemburu rente proyek.

Dalam pernyataannya, Kang Joker juga menyinggung soal rasa keadilan sosial dalam penggunaan anggaran negara. Menurut dia, terdapat ironi ketika masyarakat diminta berhemat, sementara di sisi lain muncul pengadaan bernilai besar yang dinilai perlu diuji kewajaran dan manfaatnya secara terbuka.

PMPRI berharap pihak terkait dapat memberikan penjelasan yang transparan mengenai dasar pengadaan, spesifikasi kendaraan, proses penunjukan penyedia, hingga distribusi aset tersebut. Dengan keterbukaan itu, polemik mengenai pengadaan kendaraan operasional di lingkungan Badan Gizi Nasional diharapkan tidak berkembang menjadi kecurigaan yang lebih luas di tengah masyarakat.**