BANDUNG, indoartnews.com – Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Rafael Situmorang, mempertanyakan keputusan yang membuat salah satu pasangan calon di Pilkada Kabupaten Tasikmalaya dapat lolos dalam verifikasi Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Menurut Rafael, keputusan tersebut bertentangan dengan aturan yang telah ditetapkan oleh lembaga formal, di mana syarat pencalonan kepala daerah sudah jelas melarang seseorang yang telah menjabat dua periode sebagai bupati, wakil bupati, wali kota, atau wakil wali kota untuk mencalonkan diri kembali di daerah yang sama.

“Saya sedikit kaget dan heran, kenapa kasus ini bisa berlanjut hingga ke Mahkamah Konstitusi (MK). Seharusnya, jika ada pelanggaran, KPUD dan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya sudah bisa menyatakan salah satu pasangan calon tidak layak sejak awal,” ujar Rafael di Kota Bandung, Rabu (26/2/2025).

Pilkada Tasikmalaya Harus Gelar Pemungutan Suara Ulang (PSU)

Keputusan terkait pelanggaran dalam Pilkada Kabupaten Tasikmalaya berujung pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU). Rafael juga menyoroti anggaran pelaksanaan PSU, yang menurutnya kemungkinan besar akan menggunakan dana dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar), karena APBD Kabupaten Tasikmalaya dinilai tidak mencukupi untuk pembiayaan ulang Pilkada.

Untuk diketahui, Kabupaten Tasikmalaya menjadi salah satu dari sebelas daerah yang diwajibkan menggelar PSU berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang sengketa Pilkada 2024, Senin (24/2/2025). Perkara ini terdaftar dalam Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kada) Kabupaten Tasikmalaya.

Rafael menegaskan bahwa persoalan ini menjadi catatan penting dalam proses demokrasi di Jawa Barat, agar ke depan aturan dapat ditegakkan lebih ketat dan tidak terjadi pelanggaran serupa.**