KOTA BANDUNG, indoartnews.com - Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Iwan Suryawan menyerap aspirasi masyarakat Kota Bogor terkait tantangan dan penyesuaian pembangunan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota di era pemerintahan.baru 2025-2030 dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 untuk efisiensi anggaran.
Pada era baru ini, kata Iwan, ada harapan dan tantangan yang dihadapi daerah khususnya Kota Bogor sebagai etalase kota di kawasan Megapolitan yang kerap menjadi sorotan Pemerintah Pusat mau pun Provinsi di tengah efisiensi anggaran yang akan dituangkan pada perubahan APBD 2025 di pertengahan tahun ini.
Ada beberapa pekerjaan yang diusulkan dilaksanakan pada tahun 2025 menggunakan anggaran Provinsi Jawa Barat di Kota Bogor di antaranya underpass atau flyover Kebon Pedes di jalur rel kereta api yang rawan kecelakaan.
"Inpres No. 1 tahun 2025 (efisiensi anggaran) merubah rencana pembangunan yang ditetapkan sebelumnya, harus ada penyesuaian program Pusat, Provinsi dan daerah. In-Sya Allah hasil dialog ini, aspirasi anggaran pembangunan Kota Bogor akan kami perjuangkan di DPRD Jabar, " kata Iwan dalam dialog yang diadakan di DPRD Kota Bogor, Kamis, 20 Maret 2025.
Dalam dialog bersama pimpinan Dewan, Pemerintah Kota Bogor dan perwakilan masyarakat, Iwan pun menyebutkan, perlu gerak cepat sinergi dalam menyikapi kebijakan Pemerintah Pusat mengenai efisiensi anggaran yang tertuang dalam Inpres No.1 tahun 2025 agar tepat sasaran.
Gubernur Jabar belum lama ini, jelas Iwan, telah menghitung realokasi anggaran sekitar Rp. 5,4 triliun APBD untuk peningkatan anggaran pada sektor pendidikan dengan pembangunan ruang kelas dan sekolah baru, perbaikan jalan, efektivikasi rumah, kesehatan, perumahan lewat program rumah tidak layak huni (Rutilahu) hingga revitalisasi sungai.
Karena itu, diplomasi penyelarasan rencana pembangunan dan efisiensi anggaran tingkat kota/kabupaten di Jawa Barat termasuk Kota Bogor perlu diperkuat oleh para anggota DPRD.
Iwan menilai gaya Gubernur Dedi Mulyadi yang cenderung sigap dalam merespon masalah yang ada di masyarakat di tengah efisiensi berdampak positif pada kerja Dewan dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat yang dititipkan kepada Dewan.
Namun demikian ada tantangan kinerja bagi eksekutif yakni para pegawai pemerintah untuk merealokasi anggaran sesuai kebutuhan di lapangan yang ditangkap oleh Gubernur Dedi Mulyadi. **
Editor : H. Eddy D
