JAKARTA, indoartnews.com – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkomitmen meningkatkan koordinasi dalam penegakan hukum serta pencegahan praktik korupsi yang melibatkan pelaku usaha dan pejabat pemerintah. Langkah ini ditegaskan dalam pertemuan antara Ketua KPPU, M. Fanshurullah Asa, dengan Ketua KPK, Setyo Budiyanto, di Gedung KPK, Jakarta, pada 19 Februari 2025.

Kolaborasi ini bertujuan mempercepat pertukaran informasi dan mempermudah koordinasi dalam menindaklanjuti dugaan korupsi yang muncul dalam proses penegakan hukum persaingan usaha maupun reviu kebijakan pemerintah oleh KPPU. “Indikasi korupsi dalam penegakan hukum persaingan usaha kerap ditemukan, namun belum dikoordinasikan secara intensif. Mulai tahun ini, koordinasi dengan KPK akan diperkuat, termasuk terkait rekomendasi kebijakan pemerintah yang tidak dijalankan akibat dugaan korupsi,” ujar Fanshurullah.

Sejak 2006, KPPU dan KPK telah menjalin kerja sama dalam pertukaran data dan informasi serta berbagai upaya pencegahan. Beberapa kasus besar, seperti perkara KTP elektronik dan monopoli ekspor benih lobster, turut melibatkan koordinasi kedua lembaga ini. Tahun ini, KPPU menargetkan peningkatan koordinasi dalam penanganan dugaan korupsi yang ditemukan dalam proses berperkara, tindak lanjut putusan, serta digitalisasi pencegahan korupsi.

Ketua KPK Setyo Budiyanto menyambut baik inisiatif ini dan menekankan potensi kerja sama lebih luas. “Selain penegakan hukum, kita bisa berkolaborasi dalam survei penilaian integritas, indeks persaingan usaha, serta upaya pencegahan korupsi lainnya,” ungkapnya.

Pertemuan yang berlangsung selama satu setengah jam ini turut dihadiri jajaran pimpinan dari kedua lembaga, termasuk Wakil Ketua KPPU Aru Armando, anggota KPPU Budi Joyo Santoso dan Gopprera Panggabean, serta Plt. Sekjen KPPU Lukman Sungkar. Sementara dari KPK, hadir Wakil Ketua Johanis Tanak dan Ibnu Basuki Widodo, serta Deputi Bidang Informasi dan Data, Eko Marjono.**