KABUPATEN BANDUNG, indoartnews.com – Program Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Perkotaan resmi diluncurkan di Apartemen Transit Rancaekek, Kabupaten Bandung, Rabu (18/12/2024). Kegiatan ini dihadiri oleh Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin bersama tiga menteri dan Pimpinan BAZNAS Provinsi Jawa Barat. Program ini menjadi kolaborasi strategis antara Pemprov Jabar, tiga kementerian, BAZNAS, serta berbagai pihak lainnya.

Program Penanganan PPKS dikawal oleh tiga kementerian, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Program ini bertujuan untuk merelokasi masyarakat miskin ekstrem dari kawasan tidak layak huni ke dua rumah susun, yakni Apartemen Transit Rancaekek dan Rusunawa Solokan Jeruk. Selain itu, para peserta program akan mendapatkan pelatihan keterampilan guna mendukung kemandirian ekonomi.

Pimpinan BAZNAS Jawa Barat turut menandatangani Nota Kesepahaman dengan Pemprov Jabar dalam acara tersebut. Ketua BAZNAS Jawa Barat, Dr. H. Anang Jauharuddin, menyatakan optimisme bahwa dana zakat dapat menjadi solusi strategis dalam mengentaskan kemiskinan. "BAZNAS Jawa Barat berkomitmen mendukung program ini sebagai bukti nyata peran zakat dalam mewujudkan kesejahteraan umat secara berkelanjutan," ujarnya.

Kolaborasi Pemerintah dan Swasta

Program ini melibatkan kolaborasi luas, termasuk dengan Pemda Kota Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung. Pihak swasta melalui dana CSR, perguruan tinggi, serta masyarakat sipil juga ikut ambil bagian. Bey Machmudin menekankan bahwa keberhasilan program ini terletak pada sinergi berbagai pihak.

Tahap pertama program ini akan merelokasi 98 Kepala Keluarga (KK) atau 384 jiwa. Relokasi melibatkan 33 KK dari Kota Bandung dan 15 KK dari Kota Cimahi yang akan menempati Apartemen Transit Rancaekek, serta 50 KK dari Kabupaten Bandung yang akan menempati Rusunawa Solokan Jeruk. Selain mendapatkan hunian, mereka akan dibina untuk hidup lebih disiplin, dilatih sesuai minat dan bakat, serta didampingi hingga mampu mandiri.

Dukungan Finansial dan Sosial@ Para peserta program juga mendapatkan bantuan keuangan selama masa adaptasi, di antaranya Rp840.000 per KK per bulan dari Pemprov Jabar, Rp600.000 per bulan per jiwa dari BAZNAS, dan Rp1.000.000 per KK untuk perlengkapan rumah tangga. Mereka juga dimasukkan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk memperoleh bantuan sosial seperti PKH, KIP, BPNT, serta jaminan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

Menurut Bey Machmudin, keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari tersedianya hunian, tetapi juga dari transformasi kehidupan para PPKS. "Kami berharap mereka menjadi individu yang disiplin, terampil, dan mandiri, sehingga mampu keluar dari garis kemiskinan ekstrem," ucapnya.

Penataan Kawasan Kolong Flyover

Program ini juga menata kawasan kumuh di bawah Flyover Mochtar Kusumaatmadja, Kota Bandung. Kawasan yang sebelumnya digunakan sebagai tempat tinggal ilegal kini telah diubah menjadi taman bermain anak dan ruang terbuka hijau. Penataan ini juga mendukung pengelolaan sampah dengan konsep zero waste melalui TPS3R, pengembangan maggot, dan komposting.

Apresiasi dari Para Menteri

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, memuji keberhasilan gotong royong yang diwujudkan melalui program ini. "Apa yang kita lihat hari ini adalah puncak dari proses panjang kerja sama banyak pihak," ujarnya.

Mendagri Tito Karnavian juga mengapresiasi penggunaan dana APBN, APBD, dana zakat, dan CSR dalam program ini. "Ini adalah contoh nyata semangat gotong royong yang diharapkan terus berlanjut untuk membantu masyarakat miskin," katanya.

Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah, lembaga, dan dunia usaha menjadi kunci keberhasilan program. "Kami sangat mengapresiasi itikad baik semua pihak, termasuk dunia usaha dalam mendukung program ini," ungkapnya.**