Senin, 2 Desember 2024 | 22:19 WIB

DPRD Jabar Soroti Potensi Pungli di SMAN 2 Kota Depok

foto

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ono Surono di SMA Negeri 2 Kota Depok. Jumat (1/11/2024).

KOTA DEPOK, indoartnews.com ~ DPRD Jawa Barat akan menindaklanjuti atas keluhan para orang tua siswa SMA Negeri 2 Kota Depok mengenai tambahan biaya bimbingan belajar (bimbel) pada saat jam pelajaran. Hal itu pun sudah dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat agar mendapatkan kejelasan persoalannya.

Hal itu dinyatakan Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono saat kunjungannya ke SMA Negeri 2 Kota Depok pada Jumat (1/11/2024). 

Ono menyebutkan, para orang tua siswa menyatakan keberatan dengan adanya bimbel yang dilakukan pada saat jam pelajaran. Karena seharusnya bimbel tambahan di luar kegiatan belajar mengajar (KBM). 

Menurut Ono, para orang tua siswa tidak setuju. Ini juga menyangkut dengan besaran anggaran. "Alhamdulillah pak KCD sudah disampaikan kebijakan Pemuda Jabar bahwa bimbel itu tidak boleh dilakukan pada jam belajar tapi di luar jam belajar," tegas Ono. 

Ia pun mengapresiasi diresponnya hal itu oleh Kepala Cabang Dinas (KCD) dan memerintahkan Kepala Sekolah berkoordinasi dengan koordinator kelas dan orang tua siswa bahwa bimbelnya tidak ada unsur pemaksaan dan tidak wajib. 

Ditekankannya, harus ada komunikasi yang baik antar stakeholder walau bimbel itu upaya inisiatif dari Komite Sekolah namun juga mesti diingat tentang kondisi orang tua siswa yang kurang mampu. 

Ono menyebutkan pula ke depannya selama masih ada aturan bahwa pihak sekolah melalui komite sekolah bisa menggalang dana, ini perlu didorong sekreatif mungkin. Jangan sampai pula penggalangan nya dikategorikan pungutan liar. Terkait hal ini, DPRD juga banyak menerima aspirasinya bahwa Komite melihat pasal-pasal uang ambigu. 

Di satu sisi komite dapat menggalang dana sesuai dengan peraturan yang ada. Di sisi lain dilarang melakukan pungutan. Sedang pungutan itu salah satu dari penggalangan nya dana. "Ini pun menjadi prioritas kami nanti untuk kami diskusikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat," pungkas Ono. **

Editor : H. Eddy D