BANDUNG, indoartnews.com ~ Pimpinan dan anggota Komisi B DPRD Kota Bandung mengadakan rapat kerja dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Bandung di Bandung Creative Hub (BCH) pada Kamis, 10 Oktober 2024.

Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi B, H. Aries Supriyatna, S.H., M.H., dan dihadiri oleh Sekretaris Komisi B, Asep Sudrajat, S.A.P., serta anggota lainnya, termasuk Rieke Suryaningsih, S.H.; Sherly Theresia, A.Md., Keb., S.ST., M.A.R.S., M.M.; Asep Robin, S.H., M.H.; M. Bagja Jaya Wibawa, S.H.; Siti Marfuah, S.S., S.Pd.; dan Mukhamad Adi Widiyanto. Pertemuan ini diterima langsung oleh Kepala Disbudpar Kota Bandung, Arief Syaifudin, beserta para kepala bidang.

Ketua Komisi B, Aries Supriyatna, menyatakan bahwa rapat ini bertujuan untuk menghimpun informasi dasar yang akan digunakan dalam rapat-rapat kerja selanjutnya. Ia menegaskan pentingnya keterkaitan antara kebudayaan dan pendidikan dalam pengembangan program Disbudpar.

“Pola pikir yang terkait dengan kebudayaan harus sejalan dengan misi pendidikan agar anak-anak Kota Bandung dapat melestarikan budayanya,” kata Aries.

Aries juga menekankan perlunya peningkatan potensi ekonomi melalui sektor pariwisata, berharap agar program-program yang disusun dapat mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

“DPRD akan berdiskusi dengan Disbudpar mengenai bagaimana menyusun program yang dapat mengembangkan potensi ekonomi pariwisata. Kami berharap ke depan potensi ini dapat dimanfaatkan secara optimal,” tuturnya.

Sekretaris Komisi B, Asep Sudrajat, menyebutkan bahwa hasil pertemuan ini akan menjadi modal penting dalam merumuskan solusi untuk permasalahan kebudayaan dan pariwisata di masa mendatang.

“Rapat berikutnya kita bisa membahas lebih rinci mengenai program-program pariwisata yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan perekonomian masyarakat,” ujarnya.

Anggota Komisi B, Rieke Suryaningsih, berharap agar pertemuan selanjutnya dapat lebih mendalam dalam mengidentifikasi kendala serta data potensi pendapatan daerah.

“Kita perlu merinci potensi apa yang bisa dijual dari Kota Bandung, baik produk maupun jasa, termasuk usaha ekonomi kreatif untuk memastikan pemetaan yang bermanfaat bagi masyarakat,” kata Rieke.

Siti Marfuah menyoroti perlunya Disbudpar untuk mempertimbangkan karakteristik Kota Bandung dalam mengembangkan pariwisata.

“Apakah pengembangan pariwisata ini masih sesuai dengan karakteristik Bandung sebagai Kota Jasa?” tanyanya, menambahkan harapan agar pertemuan berikutnya dapat memproyeksikan kontribusi sektor perhotelan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung.

Mukhamad Adi Widiyanto meminta Disbudpar untuk menjelaskan misi unggulan yang bisa ditawarkan kepada wisatawan, mengingat banyak wisatawan yang berobat ke luar negeri.

“Harapan saya adalah ada misi unggulan dari Kota Bandung yang dapat menarik wisatawan mancanegara untuk berkunjung,” ungkapnya.

M. Bagja Jaya Wibawa menilai bahwa pertemuan awal ini akan menjadi dasar untuk pembahasan lebih mendalam di rapat selanjutnya.

“Ke depan, kita perlu pembahasan yang lebih komprehensif agar inovasi yang dihasilkan dapat berkontribusi besar bagi kemajuan budaya dan pariwisata Kota Bandung,” ujarnya.

Asep Robin mengingatkan pentingnya menebarkan nilai-nilai budaya Sunda melalui berbagai medium seni dan pertunjukan, serta penambahan unsur Kasundaan dalam desain estetika kota.

“Unsur budaya harus terasa di setiap aspek, dari seni pertunjukan hingga elemen desain kota, agar identitas kultur orang Bandung tetap terjaga,” katanya.

Ia menambahkan bahwa Komisi B akan mendukung penuh upaya Disbudpar dan Pemkot Bandung dalam melindungi cagar budaya.

“Kami akan mendorong perlindungan cagar budaya menjadi hukum positif yang bermanfaat bagi semua. Eksekutif harus menyediakan peraturan yang mendasari, sehingga DPRD bisa membuat peraturan daerah sebagai acuan perlindungan cagar budaya di masa depan,” tutup Asep.**