BANDUNG, indoartnews.com - Ketua Bidang Hukum dan Perundang-undangan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Theo Yusuf MS, memaparkan analisisnya terkait pemikiran progresif Presiden Prabowo Subianto dalam pemberantasan korupsi. Dalam catatan akhir tahunnya, Theo menilai gagasan Prabowo sebagai pendekatan yang lebih atraktif dan efisien dibanding pendekatan hukum konvensional.

“Presiden Prabowo menawarkan konsep pemberantasan korupsi yang lebih atraktif. Beliau memberi kesempatan kepada koruptor untuk bertobat dengan syarat mengembalikan seluruh hasil korupsi kepada negara. Ini langkah yang tidak hanya menghukum, tetapi juga menguntungkan negara,” ujar Theo dalam keterangannya, Selasa (31/12/2024).

Menurut Theo, konsep ini disampaikan Prabowo saat memberikan kuliah umum di Universitas Al-Azhar, Kairo, Desember lalu. Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan, “Hei para koruptor, kalau kau kembalikan yang kau curi, mungkin kita maafkan. Tapi, kembalikan semuanya".

Pendekatan Ekonomi dalam Penegakan Hukum.

Theo menjelaskan, gagasan Prabowo sejalan dengan teori Richard A. Posner, ahli hukum ekonomi asal Amerika Serikat. "Posner menyatakan bahwa proses hukum harus mempertimbangkan efisiensi ekonomi. Jika biaya penegakan hukum lebih besar daripada hasilnya, negara akan merugi. Prabowo tampaknya memahami ini dengan mendorong pengembalian aset koruptor," ungkap Theo.

Ia juga menyoroti kasus-kasus besar seperti korupsi Harvey Moeis, di mana kerugian negara lebih besar dibanding hukuman yang dijatuhkan. "Pendekatan Prabowo ini memastikan negara tetap untung, bukan buntung," tambahnya.

Kritik terhadap Demokrasi yang "Sekarat"

Theo juga menyinggung kritik Prabowo terhadap demokrasi yang sering kali dikendalikan oleh kekuatan modal dan elite politik. "Prabowo melihat demokrasi kita berada di persimpangan jalan. Jika demokrasi terus dikuasai oleh pemodal, rakyat kecil akan semakin dirugikan," ujarnya.

Menurut Theo, Prabowo mengedepankan kedaulatan rakyat sebagai landasan utama. "Dengan dukungan rakyat dan TNI, Presiden Prabowo yakin bahwa reformasi sistem hukum dan pemberantasan korupsi bisa dilakukan tanpa intervensi pihak-pihak yang merugikan," katanya.

Harapan untuk Masa Depan

Theo menyimpulkan, pendekatan progresif ini mencerminkan visi Presiden Prabowo untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur, sebagaimana dicita-citakan para pendiri bangsa. "Prabowo telah menegaskan, ini baru awal. Enam bulan ke depan, hasilnya akan mulai terlihat," pungkas Theo.**