BANDUNG, indoartnews.com - Kepala Kantor Wilayah III KPPU, Lina Rosmiati, memaparkan kinerja Kanwil III sepanjang 2024 yang mencakup penerimaan 10 laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran persaingan usaha dan pelanggaran kemitraan, Selasa (31/12/2024). Dari jumlah tersebut, satu laporan telah masuk ke tahap penyelidikan.

"Sejak 2019 hingga 2024, Kanwil III telah menerima total 43 laporan. Mayoritas laporan terkait dugaan persekongkolan tender sebesar 72%, dan 28% lainnya terkait pelanggaran kemitraan," jelas Lina Rosmiati.

Berdasarkan wilayah, laporan terbesar berasal dari Jawa Barat (70%), diikuti DKI Jakarta (12%), Banten (9%), dan sisanya 9% dari luar wilayah kerja Kanwil III.

Respon Dinamika Pasar dengan Kajian Strategis

Lina juga menjelaskan bahwa pihaknya telah merespons dinamika pasar 2024 dengan menyusun empat kajian utama, yaitu:

1. Kajian Penggunaan Peer to Peer (P2P) Lending untuk Pembayaran Uang Kuliah di Perguruan Tinggi.

2. Kajian Transportasi Online di Provinsi Jawa Barat.

3. Kajian Produksi dan Tata Niaga Gabah di Provinsi Jawa Barat.

4. Kajian Industri Susu di Provinsi Jawa Barat.

"Kami membuka akses bagi masyarakat yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai hasil kajian-kajian ini," tambah Lina.

Beragam Kegiatan untuk Mendukung Persaingan Usaha Sehat

Kanwil III juga telah melaksanakan berbagai kegiatan, termasuk audiensi dengan pemangku kepentingan, diskusi terkait isu persaingan dan kemitraan, sosialisasi tugas dan fungsi KPPU, serta pemantauan harga komoditas. Selain itu, Kanwil III terlibat dalam sejumlah satuan tugas, antara lain:

1. Satuan Tugas Pengawasan Kemitraan Usaha Peternakan di Provinsi Jawa Barat.

2. Satuan Tugas Pendampingan dan Pembinaan Usaha Peternakan di Banten.

3. Satuan Tugas Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Jawa Barat.

Rencana Kerja Tahun 2025

Menghadapi 2025, Lina menyatakan bahwa Kanwil III akan memprioritaskan dukungan terhadap tiga agenda utama Presiden Prabowo Subiyanto: menjaga daya beli masyarakat, meningkatkan efisiensi APBN dan APBD, serta memperkuat pengawasan kemitraan UMKM.**