BANDUNG, indoartnews.com – Wakil Ketua I DPRD Kota Bandung, Erick Darmadjaya, B.Sc., M.K.P., menyoroti persoalan banjir, kemacetan, dan sampah yang masih menjadi tantangan utama di Kota Bandung. Hal ini ia sampaikan dalam talk show OPSI bertajuk "Banjir, Macet, dan Sampah, Farhan Bisa Apa?" di Studio PRFM Bandung pada Jumat (8/3/2025).
Menurut Erick, penyelesaian masalah banjir di Kota Bandung memerlukan upaya menyeluruh dan melibatkan semua pemangku kepentingan. Ia menilai bahwa banjir di Kota Bandung terjadi akibat berbagai faktor, termasuk kesalahan dalam penataan ruang.
"Masalah banjir ini adalah pekerjaan besar yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan pembersihan gorong-gorong atau pengerukan sedimentasi sungai. Kita harus melihat akar permasalahannya, termasuk dari aspek tata ruang yang selama ini masih memiliki banyak kekurangan," ujarnya.
Erick menambahkan bahwa permasalahan banjir juga erat kaitannya dengan persoalan sampah. Ia menekankan bahwa upaya penanganan sampah harus berjalan seiring dengan strategi mitigasi banjir.
Pentingnya Pengelolaan Sampah yang Berkelanjutan
Sebagai bagian dari solusi, Erick menyoroti sejumlah program pengelolaan sampah yang telah berjalan di Kota Bandung, seperti Kang Pisman (Kurangi, Pisahkan, dan Manfaatkan), Mesin Olah Runtah (Motah), serta Bank Sampah. Namun, ia menekankan bahwa keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada kesadaran masyarakat.
"Pemerintah sudah memiliki berbagai program pengelolaan sampah. Tapi tanpa kesadaran warga untuk berpartisipasi, program ini tidak akan berjalan maksimal. Fasilitas yang ada hanya sebagai pendukung, peran aktif masyarakat yang lebih menentukan," jelasnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya kerja sama antarwilayah di Bandung Raya dalam mengatasi persoalan sampah. Erick berharap fasilitas Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Legok Nangka dapat segera beroperasi sebagai solusi jangka panjang.
Kemacetan dan Peran Regulasi yang Tegas
Selain banjir dan sampah, Erick juga menyoroti kemacetan lalu lintas di Kota Bandung yang semakin parah. Ia menilai bahwa kemacetan bukan hanya disebabkan oleh pertumbuhan kendaraan pribadi yang tidak seimbang dengan infrastruktur jalan, tetapi juga oleh keberadaan parkir liar dan kurangnya kepatuhan masyarakat dalam menyediakan garasi untuk kendaraan pribadi mereka.
"Kita harus tegas dalam kebijakan. Masalah parkir liar dan kendaraan tanpa garasi harus ditangani dengan aturan yang jelas. Tidak bisa setengah-setengah dalam mengambil keputusan," tegasnya.
Menurutnya, sikap tegas dari pemerintah sebagai regulator akan menghasilkan dampak nyata dalam perubahan perilaku masyarakat.
Dengan berbagai tantangan yang ada, Erick berharap Pemerintah Kota Bandung dapat mengambil langkah lebih konkret dan konsisten dalam menangani masalah banjir, sampah, dan kemacetan.**
