BANDUNG, indoartnews.com – Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia Jawa Barat (DPD Apersi Jabar) menanggapi pernyataan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) serta Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang menyebut bahwa banyak warga tertipu oleh pengembang rumah subsidi.
Menanggapi hal tersebut, DPD Apersi Jabar menggelar rapat koordinasi dengan Koordinator Wilayah dan anggota Apersi Jabar di Hotel Savoy Homan, Bandung, pada Kamis, 6 Maret 2025. Ketua DPD Apersi Jabar, Rd. H. Gunawan Sumadikara, didampingi Sekretaris H. Nurul Mubin, S.H.I., menyatakan bahwa pernyataan tersebut berpotensi menimbulkan disinformasi dan merugikan para pengembang yang telah berkontribusi dalam program perumahan nasional.
"Perlu dipahami bahwa Program 3 Juta Rumah merupakan target ambisius yang membutuhkan koordinasi dan sinergi pemerintah dengan pengembang. Namun, komunikasi publik yang kurang tepat dari pejabat Kementerian PKP dan pimpinan daerah justru membangun opini negatif terhadap pengembang, seolah mereka pihak yang patut disalahkan," ujar Gunawan.
Ia menegaskan bahwa Apersi, yang berdiri sejak 1998, telah berkontribusi selama hampir 26 tahun dalam penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dengan lebih dari 4.000 anggota di seluruh Indonesia, Apersi turut berperan dalam Program 3 Juta Rumah Rakyat yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Gunawan juga menyoroti dampak positif dari keberadaan pengembang, termasuk kontribusi pajak, penyerapan tenaga kerja, serta pemberdayaan sekitar 200 sektor UMKM yang terkait dengan industri perumahan. Ia meminta agar pemerintah lebih kooperatif dalam membangun ekosistem perumahan yang melibatkan berbagai sektor.
Selain itu, DPD Apersi Jabar mengingatkan bahwa pengembang telah memenuhi regulasi, termasuk mengurus perizinan ke pemerintah daerah dan memastikan rumah layak huni sebelum akad kredit dilakukan. Oleh karena itu, Gunawan mengajak Gubernur Jabar yang baru untuk bersinergi dalam menyukseskan Program 3 Juta Rumah, daripada mengeluarkan pernyataan yang dapat merugikan pihak tertentu.
"Saat ini masih ada kendala dalam realisasi SKB 3 Menteri tentang bebas biaya PBG dan BPHTB bagi rumah MBR di berbagai daerah. Masih ada oknum dalam pengurusan izin dan sertifikat rumah, serta sulitnya akses listrik bagi perumahan MBR. Kami berharap hal ini menjadi perhatian Gubernur Jabar demi kesejahteraan masyarakat," pungkas Gunawan.**
