JAKARTA, indoartnews.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengusulkan percepatan digitalisasi 300 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada 2026. Usulan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Finalisasi Paket Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja yang digelar di Gedung Ali Wardhana, Jakarta, Senin 22 September 2025.

Nusron menegaskan, akselerasi digitalisasi RDTR akan mendorong percepatan proses perizinan berusaha dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. “Kalau 300 RDTR ini terpenuhi, Insyaallah urusan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) bisa selesai lebih cepat. Dengan RDTR yang terintegrasi OSS, Service Level Agreement (SLA)-nya bisa hanya dua sampai tiga hari,” ujarnya.

Kementerian ATR/BPN menargetkan 2.000 RDTR terintegrasi OSS di seluruh Indonesia. Hingga kini, dari 646 RDTR, sebanyak 428 sudah terintegrasi OSS, sementara sisanya ditargetkan rampung pada bulan ini. Nusron juga menyebut adanya progres dari lintas sektor, yakni 47 RDTR, 34 RDTR dari persetujuan substansi, dan 2 RDTR dari penetapan daerah. “Ada tambahan 83 RDTR yang masih berjalan. Untuk mendukung target ini, kami juga mendapat loan dari World Bank melalui Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) untuk 500 RDTR hingga 2029,” jelasnya.

Dalam pemetaan, Nusron menyampaikan koordinasi dengan Badan Informasi Geospasial (BIG). Tahun 2025, BIG menyelesaikan peta dasar 1:5.000 untuk Pulau Kalimantan dan Jawa, setelah sebelumnya menuntaskan peta Sulawesi pada 2024. Selanjutnya, Pulau Sumatra akan digarap pada 2026, disusul Maluku, NTB, dan NTT di 2027. “Usulan RDTR kami sesuaikan dengan kajian BIG, agar setiap wilayah terintegrasi secara optimal,” katanya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, meminta agar RDTR diprioritaskan di pusat-pusat ekonomi. “Misalnya di Sulawesi, wilayah utara Jawa, atau Sumatra bagian timur seperti Kepulauan Riau, karena itu menjadi perhatian para investor,” ujarnya.

Rapat ini juga dihadiri Dirjen Tata Ruang ATR/BPN, Suyus Windayana, bersama jajaran, serta sejumlah menteri dan perwakilan lembaga terkait yang tergabung dalam program Paket Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja.**