BANDUNG, indoartnews.com – Ketua Yayasan Pendekar Anak Bangsa (YPAB) Ais Ramlan memantau langsung aksi demonstrasi mahasiswa di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (1/9/2025). Aksi ini menuntut penegakan hukum yang adil, pemberantasan korupsi, serta pencopotan Kapolri.
Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Kelompok Cipayung Plus Kota Bandung menggelar unjuk rasa sejak pukul 13.56 WIB. Aksi dipimpin oleh Ketua HMI Kota Bandung, M. Ilham, bersama para ketua organisasi Cipayung Plus lainnya. Menurut Ais Ramlan, gelombang massa yang awalnya sekitar 300 orang tersebut mencerminkan ketidakpuasan kuat dari kalangan mahasiswa.
“Mahasiswa Bandung dalam aksi unjuk rasa ini menuntut supremasi hukum dan pemberantasan korupsi,” ujar Ais Ramlan kepada awak media di lokasi. Ia menambahkan, pembakaran ban bekas yang terlihat dalam aksi merupakan simbol perlawanan yang menegaskan semangat perjuangan mahasiswa.
Seiring waktu, jumlah peserta semakin bertambah. Sekitar pukul 14.52 WIB, 100 mahasiswa dari Universitas Islam Bandung (Unisba) bergabung, disusul 100 mahasiswa dari Universitas Pasundan (Unpas) pada pukul 15.30 WIB. Penambahan massa ini membuat barisan demonstran semakin solid dan kuat.
Berbagai alat peraga seperti spanduk, bendera, dan pengeras suara turut mewarnai aksi. Meski diwarnai pembakaran ban, Ais Ramlan menegaskan bahwa unjuk rasa tetap berlangsung damai. “Aksi unjuk rasa ini berlangsung damai,” tegasnya.
Adapun tuntutan mahasiswa meliputi:
1. Penegakan supremasi hukum tanpa pandang bulu serta penghentian segala bentuk diskriminasi hukum. 2. Pencopotan Kapolri yang dinilai gagal memberikan rasa keadilan dan kehilangan kepercayaan masyarakat. 3. Pengesahan RUU Perampasan Aset Korupsi sebagai payung hukum kuat dalam pemberantasan korupsi.
Di akhir pemantauannya, Ais Ramlan menyampaikan pesan kepada mahasiswa agar menjaga aksi tetap tertib dan tidak anarkis. “Salam sehat Indonesiaku, salam sehat merah putih,” ucapnya, sembari menegaskan kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.**
