BANDUNG, indoartnews.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung resmi membentuk Satgas Reaksi Cepat Terpadu sebagai upaya mempercepat penanganan persoalan masyarakat di tingkat wilayah. Inisiatif ini dipimpin langsung oleh Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, yang menekankan bahwa satgas dibentuk bukan sekadar untuk merespons aduan, melainkan juga memantau, mengantisipasi, hingga menyelesaikan masalah di tingkat RT dan RW.
Farhan mengumumkan pembentukan satgas tersebut pada peringatan Hari Tani Nasional 2025 di Pendopo Kota Bandung, Rabu (24/9/2025). Menurutnya, semua organisasi perangkat daerah (OPD), camat, dan lurah terlibat secara langsung, sehingga tidak ada lagi kerja sektoral yang berjalan sendiri-sendiri.
“Satgas cepat terintegrasi ini akan turun langsung ke lapangan, berjejaring hingga kecamatan dan kelurahan. Semua OPD terlibat, tidak ada kerja sektoral lagi. Masalah sekecil apapun akan ditangani secara struktural,” ujar Farhan.
Ia menegaskan, satgas juga memiliki mandat untuk menyisir seluruh RW di Kota Bandung. Sebanyak 1.597 RW ditargetkan bisa didatangi satu per satu, bukan sekadar mendengar keluhan, tetapi juga memetakan potensi ekonomi, sosial, hingga sumber daya manusia. “Dalam setiap kunjungan, kita ingin melihat peluang ekonomi, masalah sosial, sampai kondisi SDM di wilayah itu. Jadi bukan potensi politik yang dicari, tapi potensi yang bisa meningkatkan kesejahteraan warga,” jelasnya.
Farhan menambahkan, pembentukan satgas ini merupakan upaya untuk memastikan keadilan pembangunan. Ia mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Bandung yang mencapai 5,42 persen tidak boleh hanya dinikmati oleh segelintir orang. “Ekonomi kita tumbuh 5,42 persen, lebih tinggi dari Jawa Barat maupun nasional. Tapi jangan sampai pertumbuhan itu hanya dinikmati oleh orang-orang di puncak gunung kesejahteraan. Satgas ini hadir agar pertumbuhan juga dirasakan masyarakat di kaki gunung,” ungkapnya.
Melalui satgas ini, Pemkot Bandung berharap persoalan pelayanan publik mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga administrasi kependudukan dapat segera ditangani. Dengan koordinasi terpadu antar-OPD, setiap kendala di lapangan diharapkan dapat terselesaikan lebih cepat dan tepat sasaran.**
