BANDUNG, indoartnews.com – Pembangunan berbasis kewilayahan kembali menjadi sorotan dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi I DPRD Kota Bandung dengan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Bandung. Salah satu pembahasan utama adalah penetapan wilayah prioritas dalam pengembangan infrastruktur.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Bandung, Erick Darmajaya, menekankan pentingnya komunikasi lintas perangkat daerah untuk menghindari tumpang tindih program. Ia menilai integrasi pembangunan infrastruktur akan berdampak langsung pada kemudahan mobilitas masyarakat.

“Kami memberikan saran terkait integrasi pembangunan infrastruktur kewilayahan agar mobilitas masyarakat lebih lancar,” ujar Erick usai memimpin RDP dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Gedung DPRD Kota Bandung, Senin, 22 September 2025.

Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu menambahkan, peningkatan infrastruktur jalan menjadi salah satu perhatian utama. Menurutnya, di usia Kota Bandung yang telah mencapai 215 tahun, perbaikan dan pembenahan infrastruktur jalan di sejumlah titik perlu menjadi prioritas pemerintah kota.

“Secara umum, DPRD senantiasa mengingatkan Pemkot untuk memperhatikan kondisi ruas jalan, karena ini menyangkut aktivitas sehari-hari masyarakat,” jelas Ketua Fraksi PSI DPRD Kota Bandung tersebut.

Selain infrastruktur jalan, Erick juga menyoroti pentingnya pembangunan di sektor kesehatan dan pendidikan. Menurutnya, kedua sektor tersebut merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang berdampak besar pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

“Jika sektor kesehatan dan pendidikan benar-benar optimal, maka kualitas SDM Kota Bandung akan semakin baik. DPRD siap mendukung setiap program pemerintah yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. **