Selasa, 16 April 2024 | 01:04 WIB
Slot Gacor Slot88 Slot Online https://wbcampa.org

PMPRI Menggugah Kesadaran: Perangi Krisis Moral pada Pemilu Legislatif 2024 di Jawa Barat

foto

BANDUNG, indoartnews.com ~ Isu-isu terkait dugaan money politik dan polarisasi politik yang merajalela dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) DPRD 2024 di Jawa Barat telah memunculkan keprihatinan yang mendalam dari Ketua Umum DPP LSM PMPR Indonesia, Rohimat, yang akrab disapa Kang Joker.

Menurut Kang Joker, dugaan tersebut menimbulkan keraguan terhadap integritas dan profesionalitas para penyelenggara pemilu di wilayah Jawa Barat. "Bawaslu Jawa Barat memiliki peran penting dalam menangani kasus dugaan money politik dan polarisasi politik. Masyarakat dan media massa perlu memantau dan mengawasi agar Bawaslu dapat menjalankan fungsinya dengan baik," ungkapnya, Selasa (5/3/2024).

Kang Joker menekankan perlunya Bawaslu mengawasi setiap tahapan pemilu, mulai dari pengawalan terhadap dana kampanye hingga penghitungan suara. "Bawaslu harus tegas dalam menindaklanjuti setiap temuan dugaan money politik dan polarisasi politik pada penyelenggara Pileg," tambahnya.

Selain itu, Kang Joker juga menyoroti peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani efek dari money politik. "KPK harus dapat memantau laporan keuangan partai politik dan caleg dengan baik, serta melakukan investigasi jika ditemukan kejanggalan dalam laporan keuangan," paparnya.

Lebih lanjut, Kang Joker menegaskan pentingnya transparansi dalam penggunaan dana kampanye. "Dana kampanye harus disalurkan melalui rekening khusus yang dapat diakses oleh Bawaslu dan KPK," katanya.

Dalam upaya menjaga integritas dan profesionalitas para penyelenggara pemilu, Kang Joker menyoroti peran aktif masyarakat dan media massa. "Masyarakat perlu melaporkan setiap dugaan money politik atau kecurangan, sementara media massa harus bertanggung jawab dalam menyajikan informasi secara transparan dan akuntabel," tutupnya.

Terakhir, Kang Joker menegaskan pentingnya kerja sama antara Bawaslu, KPU, dan KPK untuk memastikan setiap tahapan pemilihan umum berjalan dengan bersih dan adil, serta meningkatkan kesadaran berdemokrasi di Jawa Barat.**