Sabtu, 15 Juni 2024 | 12:19 WIB
Slot Gacor Slot88 Slot Online https://wbcampa.org

Kota Cimahi Raih Predikat 'Informatif' dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023

foto

CIMAHI, indoartnews.com ~ Pemerintah Kota Cimahi meraih penghargaan "Informatif" dari Komisi Informasi Jawa Barat pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, kepada Pj. Wali Kota Cimahi, Dicky Saromi, dalam acara yang digelar di Aula Barat Gedung Sate, Bandung, Kamis (30/11/2023).

Anugerah Keterbukaan Informasi Publik merupakan bentuk pengakuan untuk badan publik yang berkomitmen tinggi menjalankan amanah Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Dalam ajang ini, sebanyak 118 badan publik dianugerahi, termasuk 27 Pemerintah Kabupaten/Kota, 46 OPD Se-Provinsi Jawa Barat, 9 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta 26 Instansi Vertikal dan 10 Partai Politik.

Bey Machmudin memberikan apresiasi dan terima kasih atas upaya dan kerja keras badan publik yang membuat Provinsi Jawa Barat semakin transparan dan terhubung dengan masyarakat. Meskipun keterbukaan dianggap sebagai kewajiban, Bey menekankan pentingnya respon terhadap kebutuhan dan keluhan masyarakat sebagai tantangan utama saat ini.

Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, Ijang Faisal, mengungkapkan bahwa Monev KIP memiliki peran vital dalam memberikan motivasi kepada badan publik. Setiap tahunnya, terjadi peningkatan signifikan terhadap kepatuhan badan publik dalam mengaplikasikan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2018.

Dicky Saromi menyampaikan kebahagiaannya atas capaian Pemkot Cimahi yang meraih predikat "Informatif" melalui Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Cimahi. Predikat ini menandakan peningkatan signifikan dari predikat sebelumnya, "Cukup Informatif".

Dicky berharap Kota Cimahi terus meningkatkan tingkat keterbukaan informasi, memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang benar, dan membuka ruang bagi pengaduan serta aspirasi masyarakat.**