KOTA BANDUNG, indoartnews.com ~ DPRD Jawa Barat saat ini tengah membahas 9 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) untuk Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propenperda) 2024.
Ke-9 Ranperda itu, satu prakarsa DPRD dan 8 Ranperda usulan Gubernur Jawa Barat. Hal itu dikemukakan Ketua Bapemperda DPRD Jabar, Achdar Sudrajat saat rapat kerja pembahasan usulan dan prakarsa Raperda untuk Propemperda 2024 di ruang Badan Musyawarah DPRD Jabar, Senin (6/11/2023).
Menurut Achdar, pembahasan 9 Raperda untuk Propemperda 2024 harus selesai sebelum 15 November 2023. Karena itu pengusul 9 Raperda itu segera melengkapi persyaratan pembentukan Raperda sesuai peraturan.
"Waktu kita terbatas. Bapemperda hanya menerima usulan dari 6 sampai 15 November 2023. Kalau mau, segera melengkapinya. Apabila tidak lengkap harus mengembalikan ke Biro Hukum dan HAM Jabar. Namun bisa diusulkan tahun 2024 (2025).
Salah satu syarat itu naskah akademik yang merupakan syarat penting pembentukan Perda. Jika persyaratan lengkap, Bapemperda akan membawa usulan Raperda berikut persyaratan lengkapnya ke Kementerian Dalam Negeri untuk mengonsultasikannya. Setelah itu, Raperda yang diusulkan akan dianalisa layak tidaknya, pungkas Achdar.
Ke-9 Raperda itu, satu prakarsa Dewan tentang Penyelenggaraan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
Sedang 8 Ranperda Usulan Gubernur meliputi tentang Penyelenggaraan Pertanian Organik, Ranperda tentang Perubahan atas Perda No. 2 tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jabar tahun 2018 - 2050, Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Jabar tahun 2025 - 2045, Ranperda tentang Investasi dan Kemudahan Berusaha, Ranperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Provinsi No. 22 tahun 2013 tentang Pembentukan BUMD Pengelola Bandar Udara Internasional Jawa Barat dan Kertajati Aerocity.
Sementara Ranperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Jabar No. 23 tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemprov Jabar pada PT Bandar Udara Internasional (BIJB), Ranperda tentang Perubahan atas Perda Jabar No. 12 tahun 2017 tentang PT Agronesia (Perusahaan Perseroan Daerah) serta Ranperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Jawa Barat kepada PT Agronesia (Perserida). **
Editor : H. Eddy D
