BANDUNG, indoartnews.com ~ Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat menandatangani nota kesepahaman bidang hukum Perdata dan Tata Usaha Negara bersama PT Pertamina EP Zona 7 dan Pertamina Hulu Energi Offshors Nort West Java (PHE ONWJ) yang diselenggarakan di Hotel Intercontinental Bandung, Kamis (21/9/2023).
Penandatanganan ini dilakukan oleh Kajati Jabar Ade Sutiawarman SH. MH dan Afwan Daroni selaku General Manager PT Pertamina EP Regional 2 Zona 7 dan Muhamad Arifin selaku General Manager PT PHE ONWJ.
Kajati Jabar menyatakan, khusus terhadap PT Pertamina EP, kegiatan ini merupakan perpanjangan Kesepakatan Bersama di tahun 2021 sehingga diyakini kerjasama dan koordinasi kedua belah pihak ini telah berjalan baik dan berkelanjutan.
Sedang bagi Pertamina Hulu Energi ONWJ diharapkan penandatanganan kesepahaman ini membuahkan manfaat yang sebesar-besarnya demi penegakan hukum dan kewibawaan Pemerintah.
Kajati menjelaskan mengenai bentuk-bentuk kerjasama yang dapat dilakukan pihak PT Pertamina EP dan PT Pertamina Hulu Energi ONWJ dengan Jaksa Pengacara Negara diantaranya peningkatan efektivitas penanganan, penegakan hukum dan penyelesaian masalah hukum dalam bidang perdata dan Tata Usaha Negara, baik di dalam maupun di luar pengadilan, pemberian bantuan hukum oleh Jaksa Pengacara Negara dalam perkara Perdata maupun Tata Usaha Negara untuk mewakili pihak PT Pertamina EP dan PT Pertamina Hulu Energi ONWJ. Selain itu juga Pemberian pertimbangan hukum dari Jaksa Pengacara Negara dalam bentuk Pendapat Hukum/Legal Opinion (LO), apabila ditemui suatu keadaan yang memerlukan kajian dan analisa secara hukum agar dapat terhindar dari kesalahan dalam melakukan tindakan dan atau keputusan.
Kajati juga menyampaikan Kejaksaan juga dapat memberikan Pendampingan Hukum/Legal Assistance (LA), apabila pihak PT Pertamina EP dan PT Pertamina Hulu Energi ONWJ memiliki kegiatan baik itu pengadaan barang/jasa, pembangunan fisik ataupun kegiatan lainnya maka dapat didampingi secara hukum oleh Jaksa Pengacara Negara agar kegiatannya tidak menyalahi ketentuan hukum yang berlaku sehingga semaksimal mungkin menghindari terjadinya potensi Kerugian Keuangan Negara dan terakhir Jaksa Pengacara Negara dapat melakukan Legal audit, yaitu apabila pihak PT Pertamina EP dan PT Pertamina Hulu Energi ONWJ memiliki kegiatan yang sudah selesai namun masih terdapat keraguan apakah kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Bentuk kerjasama tersebut dapat diwujudkan dengan pengajuan permohonan bantuan hukum yang ditindaklanjuti dengan Surat Kuasa Khusus (SKK) untuk penanganan perkara baik secara Litigasi maupun Non Litigasi, dan dengan Surat Perintah untuk melakukan Pertimbangan Hukum baik berupa Legal Opinion ataupun Legal Assistance, dengan tujuan PT Pertamina EP dan PT Pertamina Hulu Energi ONWJ dapat melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya secara optimal tanpa adanya hambatan, gangguan maupun ancaman oleh pihak lain karena problematika hukum sedari awal secara preventif telah diminimalisir dengan didampingi oleh Jaksa Pengacara Negara.
Kajati berharap dengan ditandatanganinya kesepakatan bersama ini diharapkan PT Pertamina EP dan PT Pertamina Hulu Energi ONWJ dapat lebih memanfaatkan eksistensi peran dan fungsi serta kewenangan Jaksa Pengacara Negara bidang Perdata dan Tata Usaha Negara agar setiap kegiatannya dapat terlaksana sesuai koridor hukum yang berlaku guna mewujudkan penegakan hukum yang ekonomis, efektif dan efisien.**
Editor : H. Eddy D
