Selasa, 3 Oktober 2023 | 14:00 WIB

Pemkot Cimahi Perkuat Koordinasi dan Bahas Masalah di Tingkat Kelurahan Kecamatan

foto

CIMAHI, indaortnews.com ~ Pemerintah Daerah Kota (Pemkot) Cimahi mengadakan rapat koordinasi (rakor) Kewilayahan yang berlangsung di Aula Gedung A Kompleks Perkantoran Pemkot Cimahi, Jalan Raden Demang Hardjakusumah, Kota Cimahi, Kamis (14/9/2023).

Rakor ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi antar instansi sekaligus membahas isu-isu yang muncul di tingkat kewilayahan. Acara ini dibuka oleh Plt. Wali Kota Cimahi, Dikdik S. Nugrahawan, dan dihadiri oleh para camat dan lurah dari seluruh Kota Cimahi.

Dikdik menjelaskan, "Rakor kewilayahan ini digelar sebagai wadah untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan program-program pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di kecamatan dan kelurahan di Kota Cimahi. Selain itu, rakor ini juga bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang muncul di wilayah tersebut, serta untuk memaksimalkan peran camat dan lurah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik di Kota Cimahi".

Ia menekankan, camat dan lurah adalah ujung tombak Pemkot Cimahi di wilayah mereka, dan tugas utama mereka adalah memberikan layanan pemerintahan dan mendorong pemberdayaan masyarakat. "Harus diingat bahwa jajaran ASN, termasuk camat dan lurah, bukanlah pihak yang dilayani, melainkan harus melayani masyarakat dengan penuh dedikasi. Mereka harus mampu berinteraksi dan berbaur dengan masyarakat," tambahnya.

Salah satu topik utama yang dibahas dalam rakor ini adalah masalah gratifikasi dan upaya pencegahan korupsi, yang sering terjadi dalam lingkup pemerintahan.

Dikdik S. Nugrahawan mengingatkan, "Kita pernah mengalami pengalaman buruk beberapa tahun lalu dalam kasus korupsi di kota kita. Mari kita ambil pelajaran berharga dari itu dan berusaha agar hal serupa tidak terulang di masa depan".

Menurut Dikdik, korupsi adalah hambatan utama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membangun perekonomian. Oleh karena itu, korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa oleh banyak negara, termasuk Indonesia.

Aparat kewilayahan, sebagai ujung tombak pemerintahan kota dalam berhubungan dengan masyarakat, memiliki peran penting dalam menjaga keamanan, kenyamanan, dan stabilitas di wilayahnya masing-masing. "Melalui rakor ini, saya berharap dapat meningkatkan kompetensi, kualitas dan sinergi aparat wilayah, serta memastikan pemahaman yang sama terhadap materi yang disampaikan oleh narasumber. Semua itu harus menjadi nilai inti kita dalam melayani masyarakat," tegasnya.

Dikdik juga menyarankan agar perangkat kewilayahan memperkuat komunikasi dan koordinasi, khususnya dalam menghadapi peristiwa dan masalah di wilayah mereka. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pelaporan kejadian di wilayah dengan lebih cepat dan akurat, sehingga keluhan masyarakat dapat ditangani secara lebih efektif dan mengurangi jumlah aduan terkait pelayanan publik.

Selain itu, mari aktif dalam menyebarkan informasi mengenai program kerja unggulan Pemkot Cimahi, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Hal ini memerlukan kreativitas dan pemahaman teknologi yang baik dari semua aparat pemerintahan, baik di tingkat wilayah maupun di pusat pemerintahan," pungkasnya.**