Senin, 6 Desember 2021 | 19:27 WIB

KAMMI PW Jawa Barat Tolak Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021

foto

Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Hadi Wijaya saat menerima audiensi dari Aliansi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Pengurus Wilayah (PW) Jawa Barat terkait penolakan (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021, Kamis, (25/11)

BANDUNG, indoartnews.com ~ Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Pengurus Wilayah (PW) Jawa Barat unjuk rasa menolak Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permendibudristek) Nomor 30 tahun 2021.

Permen itu menyangkut Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) yang telah ditandatangani Menteri Nadiem Makarim pada 31 Agustus 2021. 

Aliansi KAMMI Jabar juga mendesak Badan Legislatif DPR RI jangan mengesahkan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) yang bakal segera disahkan oleh DPR RI. 

Massa aksi langsung diterima. beraudiensi oleh Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Hadi Wijaya yang akrab disapa Gus Ahad di ruang Komisi V. 

Gus Ahad menjelaskan pemahaman Permendibudristek Nomor 30 dan RUU TPKS harus diperluas. Sama halnya saat pengesahan Permen dan RUU Cipta Kerja. Itu merupakan suatu pembodohan agar masyarakat tahu isi Permen dan RUU tersebut. 

Sementara itu Ketua Umum PW KAMMI Jabar, Ahmad Jundi menyebut, Permendikbudristek itu menjadi polemik karena penggunaan frasa yang masih ambigu dan menimbulkan multi tafsir seperti kalimat : "tanpa persetujuan korban" yang ada dalam peraturan tersebut.

Penolakan atas Permendikbudristek itu muncul dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Ijtima Ulama Komisi Fatwa se Indonesia VII di Jakarta juga menolak karena bertentangan dengan syari'at Islam dan UUD 45. 

"Ketentuan-ketentuan yang didasarkan frase "tanpa persetujuan korban" dalam Permen itu bertentangan dengan nilai syari'at, Pancasila, UUD 45, perundang-undangan lainnya dan nilai budaya Indonesia sehingga Permen itu harus dicabut, " tukas Jundi. 

Hal ini menjadi ancaman kebangsaan karena pandangan umat beragama diabaikan dan di kebelakangkan dibandingkan aspirasi kebebasan seksual, pungkasnya.**

Editor : H. Eddy D