Rabu, 20 Oktober 2021 | 10:54 WIB

Rasionalisasi Program Kesehatan Jangan Sampai Terganggu

foto

Pimpinan dan Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat melaksanakan rapat kerja Pembahasan RKU dan RPPAS.

KAB.BANDUNG BARAT, indoartnews.com ~ Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Achmad Ru'yat berharap, rasionalisasi program kesehatan jangan sampai terganggu. Karena akan menjadi permasalahan yang besar terhadap penanggulangan Covid-19 di Jawa Barat.

Ahmad Ru'yat menyatakan harapannya itu ketika dirinya meninjau Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat di Kec. Parongpong Kab. Bandung Barat, Kamis (16/9-2021).

"Kami bersama Komisi V bersama-sama memperoleh informasi terkait perubahan APBD dari mitra kerja Komisi V terutama perihal upaya penanggulangan Covid-19," ucapnya.

Komisi V yang saat ini sedang membahas RRKUA-PPAS Perubahan tahun anggaran 2021 bersama mitra kerja Komisi V, menurut Ru'yat melalui rapat kerja bersama ini dapat membahas apa saja yang dapat menjadi acuan dasar. "Ini nantinya untuk dibahas lebih dalam di Badan Musyawarah DPRD Jabar," ujarnya. 

Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar Abdul Hadi Wijaya menambahkan, ia melihat ada beberapa hal yang harus ada pembenahan sistem dalam sektor kesehatan, terutama terkait kurang keberpihakan peraturan Gubernur terhadap RS yang sudah BLUD. 

"Semoga cepat ada realisasi berupa Peraturan Gubernur (Pergub) yang sekarang ini masih kesulitan dengan SILPA. Jadi RS itu tiap tahun menghasilkan uang RS yang sudah Blud, tapi tidak bisa langsung dibelanjakan karena belum ada Pergub yang mengatur," ujarnya. 

Jadi, kata Abdul Hadi, harus menunggu sampai anggaran perubahan. "Nah, ini kita harapkan ada perlakuan yang khusus. Karena uang itu dibutuhkan untuk operasional dan lain-lain," tambahnya.

Mengenai dokter spesialis, yang membutuhkan biaya sangat besar, kata Abdul Hadi, hal itu dibebankan kepada RS bersangkutan karena ada berbagai solusi seperti bekerjasama dengan perbankan untuk upah, biaya operasional dan lainnya. 

"Nah ini perlu terobosan agar bisa diselesaikan, misalkan dengan melibatkan bank milik Jabar yaitu bank bjb sehingga aspek tadi tidak membebani RS," pungkas Abdul Hadi. **

Editor : H. Eddy D