Rabu, 20 Oktober 2021 | 11:03 WIB

Komisi V DPRD Jabar : KUA-PPAS Harus Tepat Sasaran

foto

BANDUNG, indoartnews.com ~ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat melalui Komisi V menggelar rapat kerja pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) bersama dengan mitra kerja.

Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Harris Bobihoe memberikan catatan khusus untuk para mitra kerjanya yang dimana untuk Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat agar mengedepankan pengajuan anggaran untuk mendahulukan untuk penanggulangan Covid-19.

“Untuk Dinas Kesehatan kita inginkan, penganggaran untuk penanggulanan Covid-19 ini harus ditingkatkan, terutama vaksinasi harus segera mencapai target di Jawa Barat,” katanya, saat berada di Kantor Cabang Dinas Pendidikan VII, Kota Cimahi, Rabu, (18/8).

Harris juga menekankan bahwa penanggulangan Covid-19 ini dengan tujuan tidak lain dan tidak bukan untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi.

“Bagaimana kita membangun ekonomi yang bagus adalah menjalani dengan kehidupan normal, maka dari itu akan kita coba kejar terus target vaksinasi di Jawa Barat agar ke depan APBD kita baik dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita meningkat,” lanjutnya.

Dalam kesempatan itu, Harris juga menyoroti masih banyaknya pengangguran di Jawa Barat hal itu diakibatkan oleh dampak dari pandemi Covid-19 yang masih melanda di Jawa Barat.

Maka, dia mendorong agar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk melakukan inovasi dan kolaborasi dengan perusahaan agar memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang terdampak supaya dapat menurunkan tingkat pengangguran di Jawa Barat.

“Jangan sampai para pekerja itu nantinya berasal dari daerah lain, optimalkan dulu SDM di jawa barat,” ucap Harris.

Terkahir, Harris menyoroti kinerja dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat agar berkolaborasi dengan beberapa dinas untuk berupaya dalam melakukan pencegahan bencana, mengingat Jawa Barat adalah provinsi yang letak geografisnya rawan bencana. 

“Jangan sampai bencana sudah terjadi baru bergerak. Makanya kami minta dalam penganggaran itu jangan hanya mengandalkan Belanja Tak Terduga (BTT) tapi harus memperlihatkan pada masyarakat secara real,” pungkasnya.**