Kamis, 5 Agustus 2021 | 09:51 WIB

Peran Perempuan Kini Terjun ke Bidang Ekonomi dan Politik

foto

Pimpinan dan Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat saat melakukan study komparatif ke Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) di Kabupaten Bandung, Senin (14/6/2021).

KAB. BANDUNG, indoartnews.com ~ Dengan visi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kab. Bandung yaitu terwujudnya perempuan dan anak di Kab. Bandung sebagai warga negara yang bermartabat dan terhormat sesuai dengan hak asasi manusia, Pimpinan dan anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat melaksanakan studi banding untuk hal itu.

Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Abdul Muiz mengatakan, perempuan punya peran strategis dalam membangun negara dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus memperhatikannya melalui DP2KBP3A tersebut.

"Pentingnya peran perempuan di segala bidang semakin dirasakan sekarang ini. Sebab, saat ini perempuan tidak hanya berkutat di dalam rumah mengurusi segala keperluan. Tapi juga berperan penting di bidang ekonomi dan politik, " katanya di Kab. Bandung, Senin (14/6-2021).

Senada dengan Abdul Muiz, anggota Komisi V Siti Muntamah menambahkan, ia kini tengah berusaha dan membuktikan keseriusan untuk meminimalisasi korban anak akibat perceraian orang tua dan itu dilindungi oleh Pemerintah.

"Komisi V mendorong DP3KBP3A Provinsi Jawa Barat dari segi anggaran agar memberikan hibah khusus untuk DP2KBP3A. Artinya, tingkat Kota/Kabupaten ini perlu kita pikirkan mengingat kasus anak di Jabar ini tinggi dan bermacam-macam," tambah Siti.

Ia yang kerap disapa Umi menjelaskan, anak-anak menjadi prioritas utama untuk dilindungi oleh Pemerintah dari banyaknya kasus perceraian. "Untuk itu dari akibat perceraian itu, yang pertama kita selamatkan adalah anaknya. Pada posisi ini, anak adalah korban," jelasnya.

Siti mengharapkan Pemprov Jabar agar memperhatikan anggaran untuk DP2KBP3A agar ke depannya dibuatkan payung hukum, khususnya untuk perempuan dan perlindungan anak. 

"DP2KBP3A diharapkan sebagai pagung hukum bukan hanya untuk melakukan implementasi dari perlindungan anak juga meliputi payung hukum diberikannya anggaran yang cukup," pungkasnya.**

Editor : H. Eddy D