Kamis, 5 Agustus 2021 | 07:34 WIB

BUMDes Niagara Desa Wangi Sagara Berkontribusi Terhadap PADes

foto

Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat meninjau langsung proses pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Niagara di Desa Wangi Sagara, Kabupaten Bandung, Jumat (21/5/2021). (Foto : Tri Angga/Humas DPRD Jabar).

KAB.BANDUNG, indoartnews.com ~ Komisi I DPRD Jawa Barat mengapresiasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Niagara yang dikelola oleh Desa Wangi Sagara Kec. Majalaya Kab. Bandung, sejak dibentuknya tahun 2002 sudah berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) sebesar Rp. 700 juta dan beromzet Rp. 30 miliar.

Pernyataan itu dikemukakan anggota Komisi I DPRD Jabar, Sidkon Djampi di Kantor Desa Wangi Sagara Jum'at (21/5-2021) seraya menyatakan dorongannya kepada BUMDes lainnya.

Sidkon Djampi menyatakan, sebelumnya banyak orang yang mempersepsikan mustahil BUMDes berkembang sebagai unit bisnis yang berkontribusi terhadap PADes.

Namun ia membuktikan, ada BUMDes potensial yang mampu mengelola berbagai unit usaha mulai dari simpan pinjam, pengelolaan pasar Desa. Bahkan, sudah beromzet Rp. 30 miliar per tahun.

Ia meminta Pemerintah Pusat, khususnya bidang perpajakan atau Organisasi Jasa Keuangan (OJK) membuat semacam kebijakan khusus atau Diskresu untuk BUMDes agar pajaknya tidak disamakan dengan wajib pajak usaha lainnya.

Sebab, kata Sidkon, selain berorientasi pada BUMDes juga memiliki orientasi sosial yang dinilai tinggi untuk membantu kesejahteraan masyarakat.

Ia berharap, keberhasilan BUMDes Niagara menjadi percontohan bagi BUMDes di seluruh Indonesia. Untuk mengembangkan BUMDes itu, ia menyarankan agar BUMDes daerah lain belajar ke BUMDes Niagara.

"Silahkan BUMDes yang ada di Indonesia berbagi informasi cara menjaga dan mengembangkan semangat enterpreuneurship dalam kepengurusannya. Selain itu, yang terpenting kejujuran dalam mengelola BUMDes.

Senada dengan Sidkon, anggota Komisi I lainnya, Toni Setiawan mengatakan, BUMDes Niagara patut diapresiasi sebagai prestasi di Kec. Majalaya Kab. Bandung sebagai BUMDes potensial secara ekonomi kemasyarakatan.

BUMDes Niagara pun, kata Toni, mampu memberikan inovasi dalam pengelolaannya. Karena itu, ia meminta agar ada regulasi berkaitan dengan kebijakan BUMDes dan Pilkades agar sejalan dengan kepentingan masyarakat.

"Ini harus kita kawal agar elemen perangkat dan kebijakan desa dapat diproteksi sehingga dampak ke depannya bisa menguntungkan, " ujar Toni seraya menambahkan, BUMDes daerah lainnya belajar ke BUMDes Niagara yang sudah memiliki pengalaman dalam pengelolaan dan motivasi bidang usaha.**

Editor : H. Eddy D