Kamis, 5 Agustus 2021 | 07:29 WIB

Refocusing Anggaran di Dinas : Berakibat Proses Pemulihan Ekonomi di Jabar Tidak Maksimal

foto

Pimpinan dan Anggota Komisi II gelar agenda rapat evaluasi program kegiatan tahun anggaran 2021 dan rencana program kegiatan tahun anggran 2022 bersama Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat bertempat di Balai Perlindungan Perkebunan (BPP) Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, Kamis (20/5/2021). (Foto: Sidiq/Humas DPRD Jabar).

KAB. BANDUNG, indoartnews.com ~ Refocusing anggaran di Dinas-dinas yang berkaitan langsung dengan sektor perekonomian berakibat proses pemulihan ekonomi di Jawa Barat menjadi tidak maksimal.

Hal itu dikemukakan Sekretaris Komisi II DPRD Jawa Barat, Yunandar Eka Perwira usai Rapat Kerja Evaluasi di Balai Perlindungan Perkebunan (BPP) Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, Kamis (20/5-2021).

Ketika anggaran Dinas-dinas yang berkaitan langsung dengan sektor perekonomian dikurangi, hal tersebut tidak sejalan dengan komitmen terhadap pemulihan ekonomi.

Yunandar menegaskan, salah satu upaya untuk memulihkan ekonomi adalah bagaimana Dinas-dinas pada sektor perekonomian dapat membantu masyarakat dan memfasilitasinya serta hal itu perlu dukungan anggaran.

"Bagi kami, katanya, refocusing tidak boleh terjadi lagi di tahun 2022 walau indikasi yang terjadi sekarang, pagu anggaran untuk 2022 juga tidak jauh berbeda dengan 2021," ucapnya.

Belum adanya regulasi, kebijakan dan kerjasama dengan stakeholder terkait, mengakibatkan anggaran yang ada yang bersumber dari Pusat, swasta dan anggaran desa, belum dapat dikelola oleh Dinas-dinas di sektor perekonomian, khususnya di Dinas Perkebunan untuk melakukan upaya pemulihan ekonomi.

Ia berharap hal-hal seperti ini harus ada terobosan. "Kita tidak bisa terlalu menyalahkan. Karena, mungkin saja anggaran itu digeser untuk permasalahan kesehatan. Tetapi tetap harus upaya yang lain," tukasnya.

Ia juga berharap ada upaya peningkatan anggaran pada sektor Perkebunan, baik di tahun 2021 mau pun 2022 sebagai upaya pemulihan ekonomi di Jabar.

"Kita tidak boleh menutup kemungkinan merubah sistem yang ada, baik dari regulasi, kebijakan bahkan tupoksi sehingga dalam jangka panjang fleksibilitas yang dinamis ini membuat pemerintah Jawa Barat masih bisa dianggap sebagai salah satu pelayan dari kepentingan masyarakat," pungkasnya.**

Editor : H. Eddy D