Minggu, 18 April 2021 | 21:03 WIB

Pembahasan LKPJ Gubernur Jangan Jadi Agenda Ceremonial

foto

Komisi V  DPRD Provinsi Jawa Barat menggelar rapat kerja pembahasan Laporan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2020 bersama mitra kerja komisi yang bertempat di Kantor Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Selasa (6/4/2021). Foto : Rizky Ramdhani/Humas DPRD Jabar).

KOTA CIMAHI, indoartnews.com ~ Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Achmad Ru'yat menegaskan, agenda pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Barat jangan hanya dijadikan sebagai agenda ceremonial semata.

Penegasan Wakil Ketua DPRD Jabar Achmad Ru'yat disampaikan usai memimpin Rapat Kerja Komisi V dengan agenda pembahasan LKPJ Gubernur tahun 2020 di kantor Dinas Sosial Jawa Barat, Kota Cimahi, Selasa (6/4-2021).

"Semoga pembahasan ini menjadi kebaikan bagi masyarakat. Jangan hanya ceremonial, berlalu begitu saja namun harus tetap ada evaluasi setiap tahunnya," kata Achmad Ru'yat.

Tujuan pembahasan ini untuk memuat dan memberikan informasi yang diperlukan sebagai bahan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan program Pemerintah Daerah.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar, Abdul Hadi Wijaya menyatakan, banyaknya kendala klasik yang disampaikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti adanya relokasi anggaran yang berakibat banyaknya program kerja yang tertunda.

"Banyak sekali program yang tertunda. Bahkan, banyak sekali potongannya, lebih dari 50%. Tentu ini sangat mengganggu kinerja dari perangkat daerah, " katanya, seraya menambahkan, masi banyak yang harus dikejar di tahun 2021 bahkan di tahun 2022.

Ia pun menekankan, dalam penganggaran perlu evaluasi sehingga fokus program dapat sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

"Kemudian di tahun 2022 dalam penganggaran kita harus mengevaluasi, menyesuaikan dengan RPJMD dan fokus pada hal-hal yang masih harus dikerjakan di masa tugas Gubernur, " pungkas Abdul Hadi Wijaya.**

Editor : H. Eddy D