Minggu, 18 April 2021 | 21:51 WIB

Jabar Kini Punya Perda Pesantren

foto

Administrator

BANDUNG, indoartnews.com ~ DPRD Jawa Barat telah mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) No.1 tahun 2021 dalam sidang paripurna, 1 Februari 2021 dan merupakan Perda Pesantren pertama di Indonesia sejak diterbitkannya Undang-undang No.18 tahun 2019 tentan pesantren.

Hal itu dikemukakan Ketua Fraksi PKB DPRD Jabar, M.Sidkon Djampi dalam acara sosialisasi Perda Pesantren yang dikemas dalam bentuk Jabar Punya Informasi (JAPRI) di Gedung Sate Bandung, Kamis (4/2-2021).

Menurut Sidkon, Perda Pesantren ini cukup monumental dan komprehensif. Pembahasannya sendiri memakan waktu cukup panjang, sekitar 6 bulan.

"Karena, kata Sidkon pula, kita ingin Raperda Pesantren yang dihasilkan harus monumental dan komprehensif sebagai payung hukum agar semua pesantren di Jabar dapat terayomi, lulusannya bermutu, mudah akses bagi lulusannya dan mendapat bantuan pendanaan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/Kota.

Sebab, katanya pula, selama ini hanya pesantren modern saja yang baru menerima bantuan dana dari Pemerintah. Sedang pesantren tradisional (yang mempelajari buku kuning), jika pun dapat bantuan berupa hibah.

Ia selaku mantan Ketua Pansus VII DPRD Jabar (pesantren), M.Sidkon mengatakan, pembahasan dan penyusunan Raperda Pesantren sebelum disahkan jadi Perda, cukup panjang.

Karena Pansus VII bersama eksekutif harus melakukan berbagai kegiatan, baik koordinasi ke Kemendagri, Kemenag, kepada pakar/akademisi, tokoh agama. Bahkan kunjungan ke berbagai pesantren di Jsbar mau pun ke provinsi lain.

Sidkon menegaskan, dengan telah adanya Perda Pesantren dalam penyusunan APBD Jabar dapat dialokasikan anggaran untuk penyelenggaraan dan pengembangan pondok pesantren di Jabar.

Sidkon yang juga anggota Komisi I DPRD Jabar, mengatakan, sebagai Perda yang monumental dan komprehensif, tentu semua Dinas menjadi leading sektor Perda Pesantren, mulai dari Dinas Bina Marga, Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Koperasi Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Perdagangan.

Ia memberi contoh, misal satu pesantren kelas dan kondisi lingkungannya sudah diketahui, ternyata akses jalan menuju pesantren itu susah, Dinas Bina Marga yang menanganinya.

Atau, katanya, Dinas Kesehatan menyaksikan pesantren dengan kapasitas santri misalnya 2.000 belum memiliki balai kesehatan, malah Poskes saja belum ada, Dinas Kesehatan harus punya inisiatif membangun Poskes.

Sidkon berharap, Perda ini segera dapat diimplementasikan. Butuh Peraturan Gubernur sebagai turunan teknis atau juklak dan juknisnya sehingga Perda Pesantren benar-benar sesuai yang diharapkan.**

Editor : H. Eddy D