Sabtu, 4 Juli 2020 | 10:31 WIB

Baladhika Adhyaksa Apresiasi Kajati Kalbar Buka Korupsi Bansos

foto

Administrator

Ketua Umum Baladhika Adhyaksa, Yunan Buwana

BANDUNG, indoartnews.com ~ Ketua Umum Baladhika Adhyaksa, Yunan Buwana menyatakan apresiasinya terhadap Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Barat dan jajarannya yang telah menyelidiki dugaan penyimpangan bantuan dana bagi masyarakat tak mampu terdampak pandemi Covid 19.

Pernyataannya itu ia sampaikan kepada masyarakat pada Selasa (27/5-2020) sehubungan temuan Kejaksaan Tinggi Kalbar soal penyelewengan dana bantuan sosial bagi masyarakat tidak mampu. 

"Mereka itu, para oknum menari di atas kesulitan rakyat miskin," ujar Yayan kepada para kuli tinta dan mengapresiasi tindakan Kajati Kalbar itu.

Kepala Kejaksaan Tinggi Kalbar, Jaya Kesuma mengatakan, pihaknya tetap berkomitmen mengawal dana bantuan untuk terdampak Covid 19 agar jangan diselewengkan, sesuai perintah Jaksa Agung, tandasnya.

Dalam kasus ini, Kejati Kalbar memeriksa 8 pegawai Balai Pengelolaan Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XIV Kalimantan Barat terkait penyelidikan dugaan penyelewengan bansos untuk pengananan Covid 19.

Dalam keterangannya kepada wartawan Selasa lalu yang didampingi Asintel Chandra Yahya Wello dan Kasi Pidsus M. Nursatrias di kantor Kejati Kalbar Selasa (24/5), Jaya Kesuma menegaskan terduga 2 pejabat Kemenhub.

Keduanya, katanya , masih berstatus saksi berinisial D sebagai Kepala Satker dan B Pejabat Pembuat Komitmen. Ke-5 dan 6 lainnya juga diperiksa sebagai saksi juga perusahaan yang terindikasi mendapatkan langsung hanya dipinjami bendera mendapat "fee" dari kegiatan ini.

"Nilai kerugian sementara Rp.177 juta tidak diserahkan 100% kepada masyarakat terdampak Covid 19, kata Jaya Kesuma seraya menambahkan bukan nilai besar kecilnya yang diselewengkan namun rasa yang menyentuh sekali.

Awalnya terbongkarnya kasus ini, saat instansnya menyelidiki kasus itu di beberapa instansi, Satker dan beberapa tempat, penyerahan bantuannya warga Rasau Jaya dan Kubu Jaya yang tidak 100% diserahkan.**