CIMAHI, indoartnews.com – Pemerintah Kota Cimahi mendorong penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui sosialisasi pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang diikuti seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkot Cimahi. Kegiatan yang diselenggarakan Inspektorat Kota Cimahi tersebut digelar secara daring dari Cimahi Command Center.

Sosialisasi pembangunan zona integritas ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat komitmen aparatur untuk mewujudkan birokrasi yang transparan, bersih, serta berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

Wakil Wali Kota Cimahi Adhitia Yudisthira saat membuka kegiatan tersebut menegaskan bahwa dalam tata kelola pemerintahan modern, birokrasi tidak hanya dituntut bekerja cepat, tetapi juga harus mampu menjaga integritas, transparansi, dan kepercayaan masyarakat.

Menurutnya terdapat tiga hal penting yang perlu diperhatikan dalam pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi. Pertama adalah membangun budaya integritas di lingkungan kerja. Budaya tersebut tidak akan terwujud apabila aparatur masih bekerja hanya berorientasi pada administratif semata.

Kedua adalah meningkatkan inovasi, khususnya dalam pelayanan publik. Ia menilai inovasi harus berangkat dari persoalan nyata di masyarakat sehingga mampu menghadirkan solusi yang bermanfaat bagi publik.

Hal ketiga adalah membangun kepercayaan masyarakat melalui publikasi yang aktif terhadap berbagai inovasi yang dilakukan pemerintah.

“Dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK harus ada inovasi atau model yang spesifik di setiap unit kerja agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat sehingga publik semakin bahagia dan sejahtera,” ujar Adhitia.

Sementara itu Inspektur Kota Cimahi Risnandar dalam laporannya menjelaskan bahwa kegiatan sosialisasi tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman seluruh perangkat daerah mengenai kebijakan dan mekanisme pembangunan zona integritas.

Kegiatan ini juga diharapkan mampu memperkuat komitmen pimpinan dan seluruh jajaran aparatur dalam upaya pencegahan korupsi serta peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi.

Risnandar menambahkan bahwa pada penilaian tahun 2025, tiga organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Cimahi telah berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi, yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Kecamatan Cimahi Selatan.

Kegiatan sosialisasi tersebut juga menghadirkan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, yakni Canggih Hangga Wicaksono dan Sely Kurniawan yang memberikan pemaparan mengenai strategi pembangunan zona integritas di lingkungan pemerintahan.

Melalui kegiatan ini Pemerintah Kota Cimahi berharap seluruh unit kerja mampu memperkuat komitmen dalam membangun birokrasi yang bersih, transparan, serta berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.**