BANDUNG, indoartnews.com — Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung siap berkolaborasi dengan lembaga pendidikan untuk menyukseskan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), yang memudahkan masyarakat mengakses berbagai layanan publik tanpa harus membawa dokumen fisik. Langkah ini diawali dengan kerja sama bersama Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) yang akan memulai aktivasi di lingkungan kampus.

IKD menjadi inovasi layanan administrasi yang memungkinkan masyarakat mengurus perizinan, layanan kesehatan, hingga administrasi kependudukan secara praktis. Selain memberi kemudahan, identitas digital ini juga meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan baik untuk masyarakat maupun instansi pemerintah.

Direktur Direktorat Organisasi dan Sumber Daya Insani Unpar, Rachmani Puspitadewi, menjelaskan bahwa pihaknya akan memulai aktivasi IKD dari kalangan pegawai, lalu dilanjutkan kepada mahasiswa. “Meskipun belum diwajibkan, sebaiknya mulai membuat IKD karena prosesnya mudah. Banyak pegawai Unpar yang sudah memiliki IKD. Ini memudahkan berbagai urusan administrasi,” ujarnya di Balai Kota Bandung, Senin (10/8/2025).

Rachmani juga berharap kerja sama ini dapat terus berlanjut sehingga aktivasi IKD di kalangan akademisi semakin meluas. Menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, menyambut positif inisiatif Unpar dan menegaskan pentingnya sinergi antar pihak.

“Apapun urusannya, kami kedepankan kolaborasi. Kami akan melibatkan seluruh unsur di lapangan, termasuk OPD, agar ada rasa tanggung jawab bersama dari semua elemen di Kota Bandung,” tegasnya.

Saat ini, sekitar 17 persen atau 103.000 penduduk Kota Bandung telah mengaktivasi IKD. Pemkot Bandung menargetkan, melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi dan berbagai pihak, angka tersebut dapat terus meningkat, sehingga manfaat IKD dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.**