KARAWANG, indaortnews.com ~ Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Provinsi Jawa Barat menyoroti pencapaian kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Provinsi Jawa Barat yang masih belum optimal. Kritik ini disampaikan dalam rapat Pansus I bersama Biro Badan Usaha Milik Daerah, Investasi, dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Karawang, Rabu (15/5/2024).

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Achmad Ru'yat, mengungkapkan, dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2022 telah direkomendasikan proyek strategis untuk tahun 2023. Hal ini mendorong pembentukan pansus khusus terkait BUMD, mengingat ada beberapa BUMD yang kinerjanya masih jauh dari target dan menjadi beban anggaran signifikan karena terus mengajukan penyertaan modal setiap tahun.

"Kami ingin mengetahui kondisi kesehatan BUMD secara keseluruhan. Untuk mewujudkan pembangunan di Jawa Barat, BUMD harus dalam keadaan sehat. Terlebih lagi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Barat akan berkurang sebesar Rp 1.8 triliun karena desentralisasi ke kabupaten/kota," kata Achmad Ru'yat.

Anggota Pansus I DPRD Provinsi Jawa Barat, Yod Mintaraga, menambahkan, pada tahun 2025 akan ada kebijakan desentralisasi pendapatan yang porsinya lebih besar ke kabupaten/kota. Hal ini akan mengurangi porsi pendapatan daerah di tingkat provinsi dan berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, diperlukan alternatif lain untuk meningkatkan kebijakan fiskal daerah.

"Tahun depan, kita akan menghadapi pengurangan pendapatan, sehingga perlu ada alternatif lain untuk meningkatkan fiskal daerah. Kuncinya adalah bagaimana kita mengelola BUMD dengan baik," ujar Yod.

Anggota Pansus I lainnya, Sugianto Nangolah, turut mempertanyakan kinerja BUMD di Jawa Barat yang dinilai kurang maksimal. Sugianto menekankan pentingnya mengetahui kendala yang dihadapi BUMD dan mencari solusi untuk memperbaikinya. Jika tidak ada perbaikan, menurutnya, wajar jika BUMD tersebut dihapuskan untuk menghindari beban anggaran yang besar.

"Jika tidak bisa diperbaiki, wajar untuk dihapuskan karena akan menjadi beban anggaran yang besar. Masukan dan kendala harus diketahui oleh pansus agar dapat memberikan rekomendasi yang tepat dalam LKPJ nanti. Misalnya, Agronesia yang kondisinya seperti hidup segan mati tak mau selama bertahun-tahun dibiarkan begitu saja. Bagaimana mungkin Agronesia bisa bersaing dengan perusahaan teknologi canggih?" tutur Sugianto.

Sugianto juga menyarankan agar pansus merumuskan solusi untuk masalah ini, seperti opsi merger. "Jika tidak diselesaikan, kondisi akan terus seperti ini setiap tahun. Contohnya, bisnis hilir migas yang koorbisnisnya menghasilkan karena menjual gas dan memiliki potensi bisnis yang positif. Kita harus melihatnya lebih dalam, apakah kesalahannya ada pada kita atau pada kondisi yang ada," pungkas Sugianto.

Kepala Biro BIA Provinsi Jawa Barat, Lusi Lesminingwati, tidak menyangkal pandangan Pansus I. Menurutnya, pihaknya memang harus tegas dalam menentukan strategi kegiatan untuk BUMD tahun ini.

"Pada 2022, kami melakukan inventarisasi dan pada 2023 sudah tegas dengan meng-cutoff PT Jaswita. Sedangkan untuk Agronesia, kami sedang mensimulasikan subholding yang sedang berjalan," terang Lusi.**