BANDUNG, indoartnews.com – Ketua Komisi I DPRD Kota Bandung, Radea Respati Paramudhita, menekankan pentingnya evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, responsif, dan berintegritas, Jumat (27/3/2026). 

Menurutnya, ASN yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.

Kebijakan penataan ASN, termasuk penghapusan tenaga non-ASN, dinilai sebagai langkah untuk menciptakan sistem kerja yang lebih tertata dan profesional, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Namun demikian, Radea menilai kinerja ASN di lapangan masih perlu ditingkatkan. Sebagian ASN masih bekerja pada standar minimum, dengan minim inovasi serta belum menunjukkan semangat pelayanan publik yang optimal.

Ia juga menyoroti adanya isu lelang jabatan yang perlu dievaluasi secara menyeluruh agar tidak mencederai prinsip meritokrasi dalam birokrasi.

Radea turut membandingkan kondisi tersebut dengan tenaga kerja lain seperti petugas kebersihan, tenaga pemilah sampah, hingga guru honorer yang memiliki beban kerja besar namun masih menerima penghasilan relatif rendah.

Menurutnya, kesenjangan tersebut menjadi perhatian serius karena perbedaan kesejahteraan seharusnya selaras dengan kinerja, tanggung jawab, dan kontribusi nyata terhadap masyarakat.

Ia menegaskan, ASN yang telah mendapatkan gaji dan tunjangan lebih besar harus mampu menunjukkan profesionalisme, kinerja optimal, serta integritas tinggi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.

Selain itu, kebijakan efisiensi melalui skema Work From Anywhere (WFA) juga menjadi sorotan. Radea menilai kebijakan tersebut berpotensi menurunkan kualitas pelayanan apabila tidak diimbangi dengan pengawasan serta indikator kinerja yang jelas.

Ia berharap kebijakan serupa tidak diterapkan di Kota Bandung dan tetap mengedepankan kehadiran ASN secara optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Meski demikian, Radea mengakui masih banyak ASN yang memiliki kinerja baik dan mampu menghadirkan inovasi. Hal ini dinilai sebagai contoh positif yang perlu ditiru guna menciptakan lingkungan kerja yang produktif.

Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan DPRD, khususnya Komisi I, dalam proses pengisian jabatan melalui mekanisme lelang jabatan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas.

Radea berharap momentum Idulfitri dapat menjadi refleksi bagi seluruh ASN untuk meningkatkan motivasi, integritas, serta semangat pengabdian dalam melayani masyarakat.

“Ke depan, peningkatan kinerja ASN harus menjadi prioritas utama guna mewujudkan pemerintahan yang profesional, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” tuturnya.**