BANDUNG, indoartnews.com ~ Komisi D DPRD Kota Bandung menggelar rapat evaluasi kinerja Dinas Sosial (Dinsos) terkait pelaksanaan program hingga Triwulan III 2024 serta membahas rencana kerja untuk tahun 2025. Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi D pada Kamis, 10 Oktober 2024, dipimpin oleh Ketua Komisi D, H. Iman Lestariyono, S.Si., dan dihadiri oleh Wakil Ketua H. Rizal Khairul, S.IP., M.Si., serta anggota Komisi D lainnya.
Dalam rapat tersebut, Heri Hermawan, anggota Komisi D, menyoroti adanya ketidakpuasan masyarakat terkait distribusi bantuan sosial. Ia meminta Dinsos meningkatkan pengawasan di lapangan agar program tepat sasaran. “Puskesos perlu dipantau lebih ketat. Masih ada petugas yang terlibat dalam praktik tidak sesuai prosedur, termasuk pemotongan bantuan. Pengawasan harus diperkuat karena banyak masyarakat miskin yang belum terdata,” tegasnya.
Sementara itu, Andri Gunawan, anggota Komisi D, mengingatkan pentingnya layanan inklusif dari Dinsos yang tidak membedakan latar belakang pemohon. Ia berharap Dinsos terus menjangkau masyarakat yang membutuhkan bantuan dengan mengedepankan nilai kemanusiaan. Elton Agus Marjan, anggota lainnya, juga menyampaikan aspirasi dari Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), berharap kontribusi mereka lebih diakui dan didukung pemerintah.
Eko Kurnianto, anggota Komisi D lainnya, mempertanyakan penurunan anggaran belanja urusan wajib sosial yang diproyeksikan hanya 39% untuk tahun 2025. “Jumlah penerima manfaat layanan sosial harus jelas, agar anggaran dialokasikan tepat kepada yang berhak,” ujarnya.
Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Sosial Kota Bandung, Soni Bakhtiyar, mengungkapkan bahwa pihaknya telah membangun 151 Puskesos di berbagai kelurahan. Namun, tantangan masih ada karena 70% masyarakat miskin belum terdata dalam jaminan sosial. Dengan anggaran Rp56 miliar di 2024 tanpa dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dinsos menghadapi kesulitan memberikan layanan optimal. Anggaran untuk 2025 pun direncanakan turun menjadi Rp51 miliar.
Anggota Komisi D menekankan pentingnya validasi data kemiskinan dan mendorong kolaborasi dengan sektor non-APBD. Selain itu, dukungan bagi Karang Taruna dan peningkatan monitoring layanan kesejahteraan sosial juga menjadi sorotan penting dalam rapat tersebut.**
