Sabtu, 25 Januari 2020 | 23:26 WIB

Pentingnya Pemilu Dalam Melahirkan Pemimpin Yang Berkualitas

foto

Elly Susanto

Cepi Adi Setiadi, Ketua Forum Demokrasi Jawa Barat.

Oleh : Cepi  Adi  Setiadi Ketua Forum Demokrasi Jawa Barat

Menurut Prof. Noam Chomsky pada salah satu tulisannya, Democracy and Misseducation, dalam relasi negara dan kuasa selalu ada pertentangan antara rakyat dengan pemilik modal,terutama di Amerika Serikat yang menjadi pusat peradaban dunia, menurut Chomsky, pertentangan ini sudah setua sejarah bangsa AS itu sendiri. Thomas Jefferson, salah seorang bapak bangsa AS, melihat terciptanya ketegangan di dalam masyarakat AS antara kelompok aristokrat di satu sisi, dan kelompok demokrat di sisi lain. Secara sederhanan kelas aristokrat adalah kelompok orang-orang yang tidak percaya pada rakyat, dan bernafsu untuk mengumpulkan kekuasaan demi kepentingan mereka sendiri. Mereka percaya bahwa orang-orang yang lebih layak mendapatkan kekuadaan karena mereka adalah manusia dengan kualitas diri yang lebih tinggi daripada manusia lainnya. Di sisi lain, kaum demokrat adalah orang-orang yang mengambil posisi sebagai rakyat, percaya pada kebaikan dan kemampuan rakyat untuk mengelola dirinya sendiri, serta bersedia untuk selalu memperjuangkan kepentingan bersama.

Di dalam perjalanan waktu, para pemilik modal, yakni kaum kapitalis aristokrat, berhasil memperoleh kekuasaan politik. Kekuasaan tersebut menurut chomsky tidak datang dari rakyat maupun prosedur-prosedur demokrasi, melainkan dari pendekatan personal dan finansial pada penguasa-penguasa politis. Para kapitalis aristokrat menguasai bank-bank raksasa, dan seringkali dengan kekuatan finansial yang mereka punya, mendikte berbagai kebijakan publik dengan cara ini, kekuatan finansial merekapun pun semakin besar, karena mereka berhasil memaksakan kebijakan-kebijakan publik yang menguntungkan mereka, sekaligus merugikan pihak-pihak lainnya. Proses ini membawa perubahan tata nilai yang berlaku di masyarakat. Orang tidak lagi diukur oleh kualitas dirinya, tetapi dari berapa uang dan kuasa yang ia punya dan tak peduli uang dan kuasa itu dia dapat dari mana. Proses-proses politik pun ditunggangi oleh keuatan uang yang hanya menguntungkan sebagian kelompok masyarakat, sambil mengorbankan kelompok masyarakat lainnya.

Dua kelas tersebut kini berkembang. Kaum aristokrat menjadi penyokong kapitalis murni untuk mengejar dan mengembangkan modal dengan beragam cara. Sementara kaum demokrat tepat menjadi anti tesis dari kaum aristokrat, yakni sebagai pejuang hak rakyat umum, dan menolak adanya aristokratisme ataupun elitisme dalam bentuk apapun di dalam tata kelola pemerintahan.

Penulis mengajak pembaca sebagai pemilik kedaulatan rakyat untuk memperjuangkan semangat demokrasi yaitu semangat kebebasan rakyat untuk berpikir, berkarya, da menentukan hak politiknya agar menjadi kesadaran masyarakat umum. Karena prinsip dasar dalam negara demokrasi adalah kedaulatan di tangan rakyat dan penggunaan hak tersebut yang paling fundamental adalah pemilu. Dalam pemilihan kepala daerah secara langsung misalnya, demokrasi menjamin kekuasaan sepenuhnya ada di tangan rakyat. Artinya, suara rakyatlah yang menentukan masa depan sebuah kota (daerah).

Pemerintah yang dibentuk benar-benar berdasarkan keinginan dan kepercayaan rakyat. Inilah kelebihan demokrasi dalam pemilu, pemerintahan yang tidak memihak rakyat bisa diganti oleh rakyat. Jika pemerintah yang dipilih oleh rakyat pada pemilu sebelumnya ternyata kebijakannya tidak memihak rakyat, maka rakyat bisa bertanggungjawab dengan tidak memilihnya lagi di pemilu selanjutnya.

Demokrasi menghendaki kekuasaan tidak dipegang oleh segelintir orang tetapi oleh kita semua dengan melakukan pengecekan ulang dan perbaikan-perbaikan. Dengan demikian, melalui pemilu, kita bisa menilai apakah pemerintah pantas dipilih kembali atau justru perlu diganti karena tidak mengemban amanah rakyat.

Memang konflik tidak dapat dihindari sebagai ekses dari pilkada langsung, karena kedewasaan bermasyarakat belum terbentuk. Tapi mengajarkan kita untuk berkompetisi secara sehat dan pendewasaan ini yang diperlukan, kalau elit partai, elit ormas dan elit agama bersikap dewasa, menurut saya konflik akan berkurang dengan sendirinya.

Jadi konflik itu akan berkurang ketika kematangan hidup bermasyarakat terjadi, karena tujuan memilih kepala daerah secara langsung jauh lebih mulia, yaitu untuk mencari pemimpin yang dapat memajukan daerah dan mensejahterakan masyarakat tapi cenderung disalah gunakan oleh pihak oknum untuk memecah belah kelompo masyarakat.

Oleh karena itu, mari kita sambut bersama pemilihan umum 2019 dengan semangat demokrasi, semangat berpikir bebas dengan azas keadilan persamaan untuk mencapai keadilan dan kemakmuran bersama.