Sabtu, 15 Juni 2024 | 10:40 WIB
Slot Gacor Slot88 Slot Online https://wbcampa.org

KPPU dan Pemerintah Bersinergi Atasi Tantangan Produk Impor Murah di E-commerce

foto

JAKARTA, indoartnews.com ~ Pertumbuhan pesat platform e-commerce berdampak signifikan terhadap peningkatan penetrasi produk impor di Indonesia, terutama dengan harga yang relatif rendah. Fenomena ini menjadi tantangan besar bagi pelaku usaha dalam negeri dan UMKM yang harus bersaing dengan produk asing baik dari segi harga maupun kualitas.

Untuk membahas kompleksitas persaingan ini, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menggelar diskusi kelompok terpumpun (FGD) bertema “Maraknya Produk Jadi Impor di Indonesia: Kesiapan dan Upaya Pengendaliannya”. Diskusi ini dipimpin oleh Anggota KPPU Eugenia Mardanugraha dan dihadiri oleh Anggota KPPU Hilman Pujana, serta berbagai pihak terkait, termasuk Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Koperasi dan UMKM.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Gedung KPPU Jakarta, berbagai asosiasi seperti Gabungan Perusahaan Industri Elektronik dan Alat-alat Listrik Rumah Tangga Indonesia (GABEL), Asosiasi Pengusaha Ritel Merk Global Indonesia (APREGINDO), dan Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) turut hadir untuk memberikan pandangan mereka.

Data dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menunjukkan bahwa nilai impor Indonesia terus meningkat, terutama dari negara-negara seperti Tiongkok, Hong Kong, dan Jepang. Produk-produk dari negara-negara tersebut dikenal dengan harga yang kompetitif dan kualitas yang baik, sehingga menarik minat konsumen Indonesia.

Eugenia Mardanugraha mengatakan, membanjirnya barang impor dengan harga murah mengancam keberlangsungan pelaku usaha domestik. "Dampak negatifnya adalah menurunnya produksi dalam negeri, penurunan produk domestik bruto,/ dan pada akhirnya menurunkan kesejahteraan rakyat," ujar Eugenia.

Pemerintah Indonesia memiliki berbagai instrumen untuk menahan arus masuk barang impor murah, seperti Bea Masuk, Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD), Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP), Persetujuan Impor, Standar Mutu Nasional dan Kuota Impor. Namun, Eugenia menekankan bahwa instrumen-instrumen tersebut belum cukup efektif.

Koko Haryono, perwakilan dari Kementerian Koperasi dan UMKM, mengungkapkan bahwa sekitar 83% barang yang masuk ke Indonesia pada tahun 2022 melalui e-commerce harganya di bawah USD 100. Hal ini terjadi sebelum penerapan Permendag No. 31 Tahun 2023 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). "Untuk meningkatkan penjualan produk lokal, kami bermitra dengan perusahaan digital, mengadakan program UMKM go-digital dan mendukung UMKM dalam E-Katalog," jelasnya.

Sementara, dari Kementerian Perdagangan, Rifan Ardianto mengatakan, Permendag No. 31 Tahun 2023 membatasi penjualan barang-barang impor langsung di platform digital dengan berbagai persyaratan. Ia juga menyebutkan, upaya meningkatkan penjualan produk lokal di platform digital dilakukan dengan memberikan fasilitas ruang promosi.

Sugeng, perwakilan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mencatat, sejak penerapan Permendag No. 31 Tahun 2023, impor barang melalui e-commerce menurun. Kebijakan lain seperti safeguard dan countervailing duties juga dipertimbangkan, meski penerapannya harus hati-hati karena terkait dengan perjanjian WTO.

Redma dari APSyFI menyoroti masih adanya produk dengan harga tidak masuk akal di platform digital, misalnya produk pakaian bayi. Masalah lainnya adalah dukungan akses pasar dan penegakan hukum terkait Standar Nasional Indonesia (SNI) dan pelabelan.

Wisnu Gunawan dari GABEL menyoroti dampak positif Permendag No. 36 Tahun 2023 yang menghidupkan kembali industri yang sempat mati suri. Namun, relaksasi impor melalui Permendag No. 8 Tahun 2024 membuat masa depan industri elektronik lokal menjadi tidak pasti.

Hanaka Santoso dari APREGINDO berpendapat bahwa hambatan impor seharusnya dilakukan secara selektif, agar Indonesia tetap kompetitif sebagai tujuan "Shopping Tourism". Noviantya Ayu dari HIPPINDO menambahkan bahwa selain penegakan hukum terhadap impor ilegal, diperlukan upaya agar konsumen Indonesia tidak beralih ke luar negeri.

Danang dari API menyatakan, regulasi di Indonesia untuk melindungi dari serbuan produk impor sudah cukup, namun penegakannya masih lemah. Hal ini menyebabkan banyak produk impor, baik resmi maupun ilegal, membanjiri pasar Indonesia dan memberikan tekanan besar pada pelaku usaha dalam negeri.

Ke depannya, KPPU akan bersinergi dengan berbagai pihak terkait guna mendiskusikan langkah-langkah menghadapi ancaman terhadap industri dalam negeri akibat harga produk jadi impor yang sangat murah. KPPU berusaha melindungi industri dalam negeri dan UMKM dari praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, sehingga industri domestik dapat tumbuh dan berkembang di tengah persaingan global.

Dengan kebijakan yang tepat dan implementasi yang efektif, Indonesia diharapkan dapat mengoptimalkan manfaat dari perdagangan internasional sambil tetap melindungi dan mendukung pelaku usaha serta UMKM sebagai pilar utama perekonomian nasional.**