JAKARTA, indoartnews.com ~ Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Gopprera Panggabean, Selasa (26/3/2024) mengemukakan, kesepakatan di antara maskapai penerbangan tidak selalu terbatas pada penetapan tarif atau harga tiket. 

Menurutnya, harga tiket yang tetap di bawah tarif batas atas belum tentu menunjukkan absennya praktik kartel harga.

Dikatakan Gopprera, kesepakatan atau koordinasi antar maskapai bisa terjadi melalui penjualan subclass tiket pesawat yang berada di dekat tarif batas atas, tanpa melewati batas tersebut. Atau bisa juga dengan tidak menjual subclass tiket murah secara bersama-sama, atau hanya menawarkannya dalam jumlah yang sangat terbatas. Praktik semacam ini dapat menjadi indikasi pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.

Adapun subclass adalah variasi harga yang ditawarkan oleh maskapai dalam satu kelas penerbangan tertentu. Meskipun persaingan pasar mendorong maskapai untuk menawarkan berbagai subclass, mulai dari harga terendah hingga tertinggi, namun pengaturan subclass juga dapat dimanfaatkan oleh maskapai untuk mengendalikan harga tiket.

Informasi tersebut terungkap dalam Putusan Perkara No. 15/KPPU-I/2019, yang menggambarkan berbagai perilaku terkoordinasi yang dilakukan oleh ketujuh maskapai penerbangan. Beberapa di antaranya termasuk pengurangan penjualan subclass tiket murah atau peningkatan pembatalan penerbangan.

KPPU telah menjadwalkan pertemuan dengan ketujuh maskapai dan pemerintah minggu ini untuk mengumpulkan informasi terkait kenaikan harga tiket pesawat. Selain itu, informasi juga akan diminta dari asosiasi terkait dan agen perjalanan untuk memahami kebijakan penjualan tiket, subclass yang ditawarkan, serta kebijakan lainnya. Langkah ini merupakan bagian dari monitoring implementasi putusan KPPU.

"KPPU akan memeriksa apakah kenaikan harga tiket disebabkan oleh faktor-faktor seperti peningkatan permintaan, kenaikan harga bahan bakar pesawat, perubahan kurs mata uang, atau faktor biaya operasional lainnya," pungkas Gopprera. 

Namun demikian, lanjutnya, KPPU akan memeriksa dengan cermat apakah ada tindakan anti-persaingan yang dilakukan oleh maskapai penerbangan.**