JAKARTA, indoartnews.com – Surat misi budaya istri Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, yang meminta dukungan fasilitas dari kedutaan Indonesia di Eropa viral di media sosial sejak awal Juli 2025 dan kini sedang dipelajari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ramainya isu ini bermula dari beredarnya surat permohonan dukungan logistik, transportasi, dan akomodasi yang ditujukan ke sejumlah perwakilan diplomatik RI di beberapa negara Eropa. Surat tersebut menggunakan kop resmi Kementerian Koperasi dan UMKM, padahal kegiatan yang disebutkan bertajuk “Misi Budaya” pribadi.
Publik mempertanyakan alasan istri pejabat negara membawa nama kementerian untuk kegiatan yang tidak sepenuhnya bersifat kedinasan. Sejumlah warganet dan pengamat kebijakan publik menilai hal ini bisa memunculkan konflik kepentingan dan potensi penyalahgunaan fasilitas negara.
Menanggapi polemik tersebut, Juru Bicara KPK Ali Fikri menegaskan pihaknya tidak menutup kemungkinan akan memanggil pihak terkait. KPK saat ini sedang memeriksa detail isi surat dan proses penerbitannya untuk memastikan tidak ada unsur gratifikasi atau pelanggaran etika pejabat publik.
Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman membantah ada unsur penyalahgunaan wewenang. Menurutnya, kegiatan istrinya bersifat swadaya dan hanya untuk mempromosikan kebudayaan Indonesia di luar negeri. Ia juga menyebut sudah meminta penjelasan ke jajaran kedutaan agar tidak ada fasilitas negara yang disalahgunakan.
Pakar hukum administrasi negara menilai transparansi dan akuntabilitas perlu diutamakan agar kepercayaan publik tidak menurun. Masyarakat pun diimbau untuk tetap mengawal proses penelusuran KPK agar praktik-praktik serupa tidak berulang di masa depan.**
