BANDUNG, indoartnews.com ~ Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), secara resmi membuka Ekshibisi Tanah Ulayat dalam rangkaian International Meeting on Best Practices of Ulayat Land Registration in Indonesia and ASEAN Countries di The Trans Luxury Hotel, Bandung, Rabu (4/9/2024).
Dalam pidatonya, Menteri AHY menekankan pentingnya kolaborasi antarnegara untuk mendukung pendaftaran tanah ulayat di kawasan ASEAN. "Ekshibisi ini menjadi momen penting untuk menyatukan visi dalam mendukung pendaftaran tanah ulayat, baik di Indonesia maupun di negara-negara ASEAN," ujar AHY.
Ekshibisi yang berlangsung selama empat hari ini menghadirkan perwakilan Masyarakat Hukum Adat dari berbagai wilayah di Indonesia, seperti Baduy, Kampung Naga, Dayak Iban Sungai Itik, Dayak Menua Kulan, Dayak Sami, Kerapatan Adat Nagari (KAN) Tanjung Bonai, Mukim Siem, Mukim Seulimeum, Kota Sungai Penuh, dan Desa Adat Asah Duren.
Acara ini menjadi kesempatan bagi Masyarakat Hukum Adat untuk memperkenalkan kekayaan budaya mereka, sekaligus mendorong sinergi antara pemerintah daerah, Kementerian ATR/BPN, dan pihak-pihak terkait dalam memfasilitasi pendaftaran tanah ulayat.
"Saya berharap, melalui kegiatan ini, Masyarakat Hukum Adat dapat menunjukkan budaya mereka serta mengajak kita semua untuk bekerja sama dalam menyukseskan registrasi tanah ulayat," tambah Menteri AHY.
Setelah meresmikan ekshibisi, AHY menyempatkan diri berkeliling melihat berbagai stan pameran yang menampilkan produk dan budaya dari setiap suku. Penampilan budaya dari Suku Baduy hingga Papua menyambut Menteri AHY, yang juga berdialog dengan para peserta mengenai produk yang mereka hasilkan.
Sebagai tanda penutupan kunjungannya, Menteri AHY menandatangani sebuah lukisan yang menjadi sampul buku Cerita Tanah Ulayat Hari Ini, hasil karya tim dari Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Ditjen PHPT) Kementerian ATR/BPN.
Ekshibisi ini turut dihadiri oleh pejabat tinggi Kementerian ATR/BPN, serta perwakilan diplomatik dari negara-negara ASEAN. Juga hadir perwakilan lembaga pertanahan dari Asia Tenggara, termasuk National Committee of Indigenous People (NCIP) dari Filipina, Department of Agriculture Land Management (DALAM) dari Laos, serta delegasi dari Thailand.**
