Sabtu, 15 Juni 2024 | 11:35 WIB
Slot Gacor Slot88 Slot Online https://wbcampa.org

Tim Penyidik Kejati Geledah Pemkab Karawang Terkait Dugaan Korupsi Ruislag Tanah

foto

KARAWANG, indoartnews.com ~ Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat melakukan penggeledahan di sejumlah kantor Pemerintah Kabupaten Karawang terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan ruislag atau tukar-menukar tanah milik Pemerintah Daerah Karawang dengan PT Jakarta Intiland, Senin (20/5/2024).

Penggeledahan yang dipimpin Kepala Seksi Penyidikan Kejati Jabar, I Made Agus Sastrawan, dimulai pada pukul 08.00 WIB. Lokasi yang digeledah meliputi Kantor Pemerintah Kabupaten Karawang, Ruang Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang, Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karawang, Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang, serta Pendopo Kediaman Sekretaris Daerah Karawang.

Kasi Penkum Kejati Jabar, Nur Sricahyawijaya, SH MH, menerangkan, penggeledahan ini dilakukan karena adanya dugaan perbuatan melawan hukum yang melanggar beberapa pasal dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001. Dugaan pelanggaran mencakup Pasal 5, Pasal 12 huruf e, Pasal 11, Pasal 12 B, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam proses penggeledahan, Tim Penyidik menyita beberapa barang bukti, termasuk dokumen, komputer, dan barang-barang lainnya. Penggeledahan ini merupakan bagian dari tahap penyidikan berdasarkan Surat Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan dilaksanakan sesuai dengan Surat Perintah Penggeledahan (B-4) serta Penetapan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 80/Pen.Pid.B-GLD/2024/PN Kwg tanggal 14 Mei 2024.

Kasus ini berawal dari ruislag tanah milik Pemerintah Daerah Karawang seluas 4.935 m² di Jalan Tuparev, Karawang, dengan tanah milik PT Jakarta Intiland seluas 59.087 m² di lima lokasi di Kabupaten Karawang. 

"Dugaan korupsi ini melibatkan penyimpangan dalam proses tukar-menukar yang berpotensi merugikan negara. Tim penyidik berkomitmen untuk terus mengusut kasus ini hingga tuntas demi menegakkan hukum dan keadilan," pungkas Kasi Penkum.**