BANDUNG, indoartnews.com ~ Menghadapi pemungutan suara yang tinggal 7 hari lagi, 27 pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Barat bersatu dalam koordinasi menyelaraskan langkah strategis dalam menyongsong pemilu mendatang.
Pertemuan tersebut, dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, bertujuan untuk memastikan kesiapan penyelenggaraan pemilu di wilayah tersebut, terutama dalam mengawasi masa tenang.
"Jawa Barat memiliki jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) terbanyak di Indonesia. Kami berkomitmen untuk memastikan setiap warga yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dapat menyalurkan hak suaranya," ujar Bey, Rabu (7/2/2024).
Menyikapi prediksi cuaca ekstrem hingga Maret oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Bey juga mengimbau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk turut serta dalam memastikan kelancaran pemilu.
Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat, Ummi Wahyuni, menggarisbawahi pentingnya tahun 2024 sebagai momen krusial dengan adanya pemilu serentak dan pilkada serentak pada 27 November mendatang.
"Jawa Barat menjadi provinsi terbesar dengan jumlah DPT mencapai 35.714.901 pemilih yang tersebar di 140.457 TPS," tambah Ummi.
KPU Jawa Barat telah melantik hampir satu juta petugas KPPS dari total 1,3 juta penyelenggara pemilu. Mereka juga telah menggelar distribusi logistik, termasuk 183 juta surat suara dan 750.000 kotak suara, yang diharapkan tiba di seluruh TPS paling lambat pada 12 Februari.
Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jabar, Zacky Muhammad Zamzam, menyoroti pentingnya menjaga masa tenang. Meski hanya menyisakan 7 hari lagi, kampanye hanya diperbolehkan hingga satu hari sebelum masa tenang dimulai pada tanggal 10 Februari.
"Untuk Bawaslu, masa tenang bukanlah waktu santai. Kami harus mengintensifkan pengawasan untuk mencegah berbagai potensi pelanggaran yang bisa terjadi," ungkap Zacky.
Hingga saat ini, Bawaslu Jabar telah menangani 131 laporan terkait pelanggaran pemilu, termasuk dalam bidang administrasi, kode etik penyelenggara pemilu, dan lainnya.
Menghadapi tantangan ini, Pelaksana Tugas Wali Kota Bandung, Bambang Tirtoyuliono, mendorong peningkatan partisipasi pemilih di Kota Bandung.
"Dalam pemilu sebelumnya, tingkat partisipasi mencapai 87 persen. Kami berharap bisa meningkatkan angka tersebut, bahkan melampaui target," ujar Bambang. Dengan jumlah DPT sebanyak 1.872.381 di Kota Bandung, Bambang menegaskan kesiapan pemerintah dalam menghadapi pemilihan yang akan segera tiba.**
